Jumat, 22 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
236

Pelaut Menggugat, Buku & Perjanjian Kerja Laut Jadi Alat Bukti

Jakarta, BuruhOnline.com – Yogi Fajar Suprayogi mengajukan 45 alat bukti surat ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019). Diantara bukti yang ia sampaikan, buku pelaut dan perjanjian kerja laut Rudyanto saat dipekerjakan oleh PT. Maxima Liners. Ia juga menjelaskan, pekerjaan yang dilakukan Rudyanto saat berada di atas kapal, melebihi waktu kerja 40 jam dalam seminggu.

“Pekerja ini-kan pelaut. Dia bilang bahwa ini adalah PKWT,” ujar Yogi ketika ditanya bantahan dari pihak Perusahaan dalam jawaban gugatan yang ia daftarkan sejak 12 Agustus lalu. Namun menurutnya, karena Rudyanto bekerja di atas kapal secara terus menerus, maka hubungan kerja dirinya dengan PT. Maxima Liners adalah hubungan kerja waktu tidak tertentu (pekerja tetap).

“Yang menguatkan adalah perjanjian kerja lautnya dan buku pelaut. Karena selama diatas kapal, Pekerja ini, dia tidak berhenti. Dia bekerja diatas kapal secara terus menerus,” terang Yogi. Sehingga pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja tetap, maka Persahaan haruslah mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan terhadap tindakan pemberhentian Rudyanto sejak 21 Oktober 2018, tidak sah dan batal demi hukum.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, melalui PHI Jakarta Pusat, Rudyanto yang kesehariannya bekerja sebagai Pelaut di PT. Maxima Liners itu, mengajukan gugatan besaran uang pesangon atas pemutusan hubungan kerja sepihak dirinya. Dalam surat gugatan yang diregister dengan Perkara Nomor 253/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst itu, Rudyanto menuntut besaran hak yang harus diterimanya hingga Rp1,4 miliar.

Rudyanto telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan pemberhentian sepihak itu melalui jalan perundingan, hingga dimediasikan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan. Dalam anjurannya, PT. Maxima Liners diminta untuk membayar hak-hak Rudyanto, namun tidak diindahkan. Tak hanya pesangon, Rudyanto juga meminta kepada Majelis Hakim, untuk menetapkan besaran uang paksa kepada Perusahaan, apabila gugatannya dikabulkan dan tidak dijalankan oleh Perusahaan.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of