Jumat, 22 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
118

Pelindo II Dianggap Tak Jalankan PKB, Para Pensiunan Ajukan Gugatan

Jakarta, BuruhOnline.com – Dengan dalih telah diatur dalam addendum Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Mimbar Tjahyono dan kawan-kawan menuntut adanya kekurangan pembayaran uang penghargaan masa bakti karena pensiun di tahun 2012, yang wajib dibayarkan oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II. Menurut kuasa hukum Tjahyono, Rinto E Paulus Sitorus mengatakan, walau addendum dibuat pada awal tahun 2013, namun keberadaannya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PKB Periode Juli 2011 – Juni 2013.

Rinto juga menegaskan, pihaknya akan menghadirkan saksi fakta, yang pada tahun 2013 menerima uang penghargaan masa bakti sebesar 60 kali bulan upah. Sedangkan Tjahyono dan kawan-kawan hanya diberikan uang masa bakti sebesar 40 kali bulan upah. Sehingga menurut Rinto, Pelindo II memiliki kewajiban untuk membayar kekurangan sisa uang penghargaan sebanyak 20 kali bulan upah.

“Kami berkeyakinan bahwa 2012 sama juga haknya yaitu mendapatkan PMB sebesar 60 kali,” ujar Rinto, Rabu (23/10/2019) usai menghadiri persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pelindo II pada persidangan sebelumnya, mendalilkan bahwa telah pernah ada putusan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai keberlakuan PKB. Terhadap hal tersebut, Rinto membantahnya. Sebab, jika Pelindo II menganggap PKB cacat hukum, maka seharusnya tidak pernah ada pembayaran uang penghargaan masa bakti sebesar 60 kali bulan upah.

“Dalam putusan kasasi, hanya mengacu kepada perjanjian itu apakah sah atau tidak sah. Tapi mereka juga lupa, di 2013 mereka membayar. Kalau-lah dianggap PKB itu cacat hukum, maka di 2013 mereka tidak bayar,” terang Rinto. Menurutnya, pihaknya telah menyampaikan 80-an bukti surat, untuk menguatkan tuntutan mereka yang meminta pembayaran kekurangan uang penghargaan pensiun.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, meskipun gugatan terdahulunya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim PHI, namun Mimbar Tjahyono dan kawan-kawan (73 orang) pantang menyerah. Pihaknya kembali mengajukan gugatan perselisihan hak, terkait adanya kekurangan pembayaran penghargaan masa bakti pensiun di tahun 2012.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of