Jumat, 22 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
184

PHI Anggap Berwenang Mengadili, Hakim Lanjutkan Sidang Phillip Sekuritas Indonesia

Jakarta, BuruhOnline.com – Hakim Taryan Setiawan menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja, yang diajukan oleh Harry Sangari melawan PT. Phillip Sekuritas Indonesia. Atas hal tersebut, maka eksepsi kompetensi absolut yang menjadi keberatan Perusahaan, ditolak.

Sebelumnya, Perusahaan mengajukan keberatan atas gugatan Harry. Lantaran gugatan tersebut, dianggap lebih tepat diajukan ke Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Akan tetapi, Harry mengatakan, Peraturan Otoritras Jasa Keuangan (OJK) dan BAPMI telah menegaskan tidak berwenang mengadili sengketa hubungan industrial. Sehingga di hadapan persidangan, ia telah menyampaikan tiga bukti surat untuk dijadikan bantahan keberatan PT. Phillip Sekuritas Indonesia.

Harry selaku Penggugat, telah menyerahkan 39 bukti surat, diantaranya untuk membuktikan bahwa hubungan kerja dirinya merupakan Pekerja tetap. “Saya ada bukti, bahwa perjanjian kerja yang saya tanda tangani, itu sudah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (5),” ujarnya, Senin (21/10/2019). Sebab dalam ketentuan tersebut, mempersyaratkan pemberitahuan secara tertulis mengenai perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak). “Artinya perjanjian itu, dari perjanjian waktu tertentu menjadi perjanjian waktu tidak tertentu,” tegas Harry.

Lebih lanjut ia mengatakan, ada bukti surat lain bertanggal 7 September 2016, yang menyatakan dirinya adalah Pekerja tetap di PT. Phillip Sekuritas Indonesia. “Ada surat keterangan dari pihak Tergugat ke OJK, bahwa saya adalah karyawan tetap,” jelas Harry. Tak hanya kedua bukti itu yang telah ia ajukan ke Pengadilan, Harry juga memperlihatkan adanya klausul pemberitahuan sekurang-kurangnya dua minggu sebelum dilakukan pengakhiran perjanjian kerja.

“Disitu, saya dengan Tergugat, tidak ada pemberitahuan. Artinya perjanjian itu, dari waktu tertentu menjadi waktu tidak tertentu,” terangnya usai menghadiri persidangan yang digelar di ruang sidang Kusuma Admadja 3, gedung PHI Jakarta Pusat. Menurutnya, Perusahaan pernah menawarkan uang kompensasi sebesar Rp35 juta saat mediasi di Dinas Tenaga Kerja, namun ditolaknya.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of