Jumat, 22 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
565

Upah Terlambat Dibayar Selama Dua Tahun, Buruh Minta Pengadilan Vonis PHK

Jakarta, BuruhOnline.com – Tak hanya Pengusaha yang dapat meminta pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, dalam Pasal 169-pun mengatur kebolehan pekerja dengan alasan-alasan tertentu untuk mengajukan permohonan pengakhiran hubungan kerja. Diantaranya yaitu karena upah Pekerja terlambat dibayar selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih.

Habis sudah rasa sabar Andi Priyono dan Subhan, yang akhirnya terpaksa menggugat PT. Citra Sari Makmur ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lantaran upah keduanya selalu terlambat dibayar oleh Pengusaha, sejak awal tahun 2017. Setiap bulan, upah Andi dan Subhan dicicil hingga 3-4 kali selama 2-3 bulan berikutnya yang kini telah berjumlah lebih dari Rp50 juta.

“Perusahaan melakukan keterlambatan pembayaran upah selama tiga bulan berturut-turut,” ujar Eep Ependi selaku kuasa hukum kedua Pekerja, Rabu (16/10/2019) usai menghadiri persidangan. Ia mengatakan, Perusahaan sudah tiga kali tidak hadir dalam persidangan. Sehingga agenda selanjutnya adalah menyerahkan bukti tertulis. “Hari ini sebenarnya masih pemeriksaan gugatan, Cuma Tergugatnya tidak hadir lagi, udah tiga kali tidak hadir. Dan minggu depan, kita langsung pembuktian,” lanjut Eep.

Dalam sidang mediasi yang difasilitasi oleh Mediator di Dinas Tenaga Kerja, Eep mengaku, bahwa pihak Perusahaan hanya bersedia membayarkan uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan. Padahal, pihaknya meminta pembayaran pesangon 2 (dua) kali ketentuan undang-undang. “Di anjuran, dianjurkan untuk membayar dua kali ketentuan uang pesangon, tetapi Perusahaan menolak (anjuran), dia pengennya satu kali ketentuan,” terang Eep.

Sekedar informasi, PT. Citra Sari Makmur pada 2014 lalu pernah digugat ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perusahaan itu, mengakui kepemilikan utang sebesar Rp1 triliun, yang terdiri dari fasilitas kredit sindikasi dari bank konvensional dengan pokok utang Rp 475 miliar dan perbankan syariah sebesar Rp 525 miliar. Perusahaan menjanjikan akan membayar utang-utangnya secara bertahap, kepada para kreditur dalam jangka waktu lima hingga sepuluh tahun.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of