Jumat, 22 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
229

Akan Diperselisihkan Jika Tak Segera Bayar Lembur, Pengurus Serikat Dituduh Mengancam

Jakarta, BuruhOnline.com – Masih ingin bekerja, menjadi alasan bagi Muin untuk meminta Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memerintahkan PT. Sasakura Indonesia menyatakan hubungan kerja keduanya tidak pernah terputus. Sebab, alasan telah melakukan kesalahan berat, haruslah terlebih dahulu dinyatakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sehingga pengakhiran hubungan kerja dirinya terhitung sejak 2 Mei 2019, haruslah dinyatakan batal demi hukum. Muin melalui kuasa hukumnya, Chakra Panatagama mengatakan, Perusahaan beralasan adanya tindakan ancaman yang dilakukan Muin. Padahal kala itu, ia hanya meminta kekurangan upah lemburnya. Seraya berkata akan memperselisihkannya jika tidak segera dibayar.

“Kebetulan prinsipal kami itu pengurus serikat pekerja, dia dikenakan pasal kesalahan berat (eks. Pasal 158) dituduh mengancam, mengintimidasi. Padahal dia hanya meminta kekurangan lembur. Dan apabila dia tidak dibayarkan secepatnya, akan dia perselisihkan sesuai peraturan perundang-undangan,” terang Chakra usai menghadiri persidangan yang beragendakan replik, Rabu (30/10/2019).

Terhadap pengenaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, telah dinyatakan tidak mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003. Selain itu, faktanya memang ada kekurangan upah lembur atas pekerjaan yang ia telah kerjakan diluar waktu kerja normal. Sehingga sangat wajar bagi Muin untuk mempertanyakan waktu pembayarannya, tandas Chakra.

“Faktanya kekurangan upah lembur itu memang ada. Dan Perusahaan selama ini, apabila kekurangan upah lembur itu ada, jadi Perusahaan dibayarnya gajian bulan depan. Sehingga di saat klarifikasi, dan menghitung bersama-sama adanya kekurangan, dia meminta untuk kekurangan lembur itu segera dibayarkan, yang tidak ingin dibayar bulan depan,” ujar Chakra.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of