Minggu, 8 Desember 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
262

Anies Baswedan Bingung, Tenaga Pengamanan Ini Gugat Pengurus RW ke Pengadilan

Jakarta, BuruhOnline.com – Rahmat mungkin bukan satu-satunya yang diberhentikan oleh pemberi kerja, dan belum mengetahui mekanisme penyelesaian permasalahan pemutusan hubungan kerja yang ia alami. Sebelum ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Rahmat terlebih dahulu mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Karena obyek gugatannya merupakan perselisihan hubungan industrial, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur hingga Mahkamah Agung, menolak gugatan Rahmat.

“Kami gugat (ke) Pengadilan Negeri, perbuatan melawan hukum, Pasal 1365. Dan setelah berjalan 12 kali sidang, kuasa hukum para pihak menyatakan secara tertulis keterangan di pengadilan, bahwa ini ranah PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) karena berdasarkan surat adanya pemecatan,” tutur Rahmat, Senin (25/11/2019).

Ia juga telah berupaya untuk meminta bantuan lurah, camat, walikota bahkan hingga Gubernur Anies Baswedan, untuk memfasilitasi pertemuannya dengan pengelola komplek perumahan yang juga pengurus Rukun Warga (RW) yang memberhentikannya, namun tidak berhasil. “Saya ke Pak Gubernur mohon difasilitasi pertemuan saya dengan (pihak) RW, tetapi setelah ketemu Pak Gubernur, dia bilang menyuruh kepada Biro Hukumnya. Tetapi setelah Biro Hukum ketemu saya dan Pak Anies sudah masuk kantor (nya) menyatakan bingung menyelesaikan maslaah ini,” terang Rahmat.

“Akhirnya kembali lagi diserahkan ke Pak Lurah Klender, tetapi disitu tidak ada titik temu, Pak Lurah tidak bisa memutuskan perkara ini,” ujarnya usai menghadiri persidangan yang seharusnya beragendakan pemeriksaan identitas para pihak. Namun karena tidak seluruhnya Pengurus RW hadir memenuhi panggilan pengadilan, akhirnya sidang yang dipimpin oleh Hakim Duta Baskara tersebut ditunda pekan depan.

Rahmat mengaku dipekerjakan sebagai tenaga pengamanan sejak tahun 1996. Namun pada tahun 2008, ia diberikan surat pemberhentian tanpa adanya pembayaran uang kompensasi pesangon. Atas hal tersebut, Rahmat melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, meminta agar dirinya dinyatakan berhak untuk menerima uang pesangon dengan masa kerja selama lebih dari 12 tahun.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of