Sabtu, 7 Desember 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
248

Berobat ke Mantri, Surat Keterangan Dianggap Tidak Sah

Jakarta, BuruhOnline.com – Surat keterangan sedang tidak sehat yang dikeluarkan oleh seorang Mantri di Sumedang, atas permintaan Fajar Nur Kurnia dianggap tidak sah oleh PT. Pasific Corponusa. Pasalnya, surat keterangan tersebut diragukan karena ada coretan di dalamnya. Atas hal itu, Fajar diberikan surat peringatan. Demikian diungkapkan oleh Hamed, salah seorang kuasa hukum Fajar, Kamis (7/11/2019) seusai menghadiri persidangan yang digelar Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Namun Hamed mengaku kesulitan untuk menghadirkan saksi yang bertugas sebagai mantri tersebut. “Kita sebenarnya mau menghadirkan saksi Mantri tersebut, untuk mengklirkan itu semua. Karena di SP terakhirnya itu, tuduhannya memberikan surat keterangan sakit yang tidak sah,” tutur Hamed.

Ia juga mengatakan, Perusahaan kembali menganggap Fajar telah melakukan pelanggaran setelah diberikan peringatan terakhir, dan menjatuhkan sanksi menjelang berakhirnya surat peringatan yang diberikan kepadanya. “Empat hari sebelum surat peringatan itu selesai, dia tiba-tiba dianggap melakukan pelanggaran lagi yang terjadi tiga bulan yang lalu,” ujarnya.

Tindakan Fajar kala itu, lanjut Hamed, bukanlah sebagai sesuatu yang dapat dikatakan telah melanggar disiplin. “Hari itu dia di telepon, Penggugat di telepon oleh atasannya untuk merubah jadwal kerja. Kata rekan-rekannya tidak ada perubahan schedule. Akhirnya dia tidak melaksanakan perintah itu. Tapi itu, sekali lagi, perintahnya melalui telepon,” tambahnya.

Hamed juga menjelaskan, pihaknya telah menyampaikan bukti yang menguatkan terkait dengan surat keterangan yang oleh PT. Pasific Corponusa dianggap tidak sah. Yakni berupa surat keterangan dari Mantri, yang menegaskan bahwa surat keterangan tidak sehat yang ia buat, ada kesalahan sehingga dilakukan pencoretan. “Memang dia ada kesalahan akhirnya tercoret. Tahunnya tercoret. Harusnya dua ribu delapan belas, dia tulis tujuh, jadi ada penambahan sedikit,” terang Hamed.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, Fajar Nur Kurnia tidak lagi dibayarkan upahnya akibat pengakhiran hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh PT. Pasific Corponusa sejak Oktober 2018. Fajar dituding telah melakukan kesalahan berat. Namun pemberhentian tersebut, dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Padahal, pengakhiran hubungan kerja dengan alasan Pekerja melakukan kesalahan berat, haruslah terlebih dahulu dibuktikan oleh putusan pengadilan.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of