Minggu, 8 Desember 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
196

Buruh Perempuan Ditengah Wacana Revisi UU Ketenagakerjaan

Jakarta, BuruhOnline.com – Rencana akan diubahnya Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, kembali mengemuka setelah Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober lalu menyinggung akan menyusun UU Cipta Lapangan Kerja. Berbagai pihak menduga, undang-undang yang disebut sebagai omnibus law tersebut, akan mencabut lebih dari puluhan undang-undang, termasuk yang berkaitan langsung dengan regulasi ketenagakerjaan. Jokowi menargetkan rancangan undang-undang itu, bisa masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas di tahun 2020.

Bertempat di ruang serbaguna Sudinnakertrans Jakarta Utara, Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) menggelar diskusi publik terkait arah perlindungan negara terhadap kaum buruh dalam wacana revisi UU Ketenagakerjaan, Minggu (24/11/2019). Dalam acara yang dihadiri 50-an perwakilan pekerja perempuan itu, hadir pula Jumisih selaku Ketua FBLP dan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat.

Jumisih menilai, Pemerintah akan membebaskan pengusaha menerapkan sistem kerja waktu tertentu (kontrak), dan penyediaan jasa tenaga kerja yang semula hanya untuk lima jenis pekerjaan. “Kalo revisi ini jadi, maka kerja kontrak dan outsourcing akan merajalela,” sebutnya.

Ia juga mengatakan, pekerja hampir tak memiliki lagi harapan untuk menjadi buruh tetap, ketika praktek kedua sistem kerja tersebut dibolehkan dalam penerapan seluruh jenis pekerjaan. “Di KBN Cakung sudah banyak buruh borongan,” jelas Jumisih ditengah peserta yang mayoritas adalah buruh perempuan di Cakung, Jakarta Utara. Menurutnya, dengan penerapan sistem kerja kontrak dan outsourcing, maka perlindungan terhadap kaum buruh itu sendiri akan melemah.

Senada dengan Jumisih, Mirah Sumirat membenarkan akan adanya perluasan penerapan sistem kerja kontrak dan outsourcing. Bahkan tak hanya itu, Mirah menyebut akan dihilangkannya besaran uang pesangon sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja. “Kalau uang pesangon sembilan kali gaji, kemudian dikurangi jadi enam, berarti dihilangkan dong?,” tandasnya.

Selain uang pesangon, Mirah meyakini isu upah minimum menjadi salah satu pasal yang akan diubah dalam revisi UU Ketenagakerjaan. “Bagaimana upah minimum propinsi yang kita dapatkan setahun sekali menjadi dua tahun sekali,” tuturnya. Dengan kenaikan yang dilakukan hanya sekali dalam setahun, ekonomi buruh tidak lantas menjadi meningkat. “Satu tahun sekali aja kita miskin, apalagi dua tahun sekali,” tambahnya.

Rahmi dari Indonesian for Global Justice (IG) mengatakan, tidak semua pasal dalam UU Ketenagakerjaan direvisi. Ia menyebut, pasal mengenai lembaga pelatihan kerja dan fungsi pengawasan ketenagakerjaan akan dimasukkan dalam rancangan omnibus law. “Tapi ada beberapa pasal yang dipertimbangkan untuk dimasukkan. Satu, pasal-pasal yang terkait dengan lembaga pelatihan kerja. Dua, pasal-pasal yang berkaitan dengan fungsi pengawasan pengawasan dinas ketenagakerjaan,” katanya.

Menurutnya, rancangan revisi terhadap beberapa undang-undang yang pernah dibahas sebelumnya, akan ditunda. Karena Pemerintah akan memfokuskan diri untuk menyusun dan membahas UU Cipta Lapangan Kerja. Terhadap rencana Pemerintah tersebut, Jumisih menegaskan, bahwa pihaknya akan melakukan perlawanan terhadap rencana revisi UU Ketenagakerjaan yang berpotensi merugikan kaum buruh.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of