Sabtu, 7 Desember 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
206

Dianggap Berikan Solusi, Kira-Kira Berapa Persen Iuran Jaminan Pesangon?

Jawa Timur, BuruhOnline.com – Pemerintah Daerah Jawa Timur terus berupaya untuk segera mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Jaminan Pesangon. Seperti pernah dikatakan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Kusnadi yang menyampaikan kepada wartawan, pada 2 Oktober lalu, bahwa ia berharap awal tahun depan telah dapat disahkan. Sebab, menurutnya, raperda jaminan pesangon telah masuk Program Legislasi Daerah (Prolegda) Tahun 2019.

“Komitmen kami, raperda jaminan pesangon masuk Prolegda 2019 dan akan kami selesaikan,” katanya. Usulan adanya perda jaminan pesangon juga menuai tanggapan positif serikat pekerja di Jawa Timur. Ahli Hukum Ketenagakerjaan Hadi Subhan, Jum’at (23/11/2019) di Sidoarjo mengatakan, bahwa perda tersebut dikualifikasinya sebagai terobosan atas kebuntuan hukum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. UU tersebut, dianggapnya tidak mengatur sistem jaminan yang dapat memastikan pekerja mendapatkan pesangon.

Faktanya, tak jarang, pekerja/buruh harus melawan pengusaha di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), hanya untuk mendapatkan uang pesangon. Besarnya perhitungan uang kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja, membuat sebagian pengusaha berkeberatan untuk memberikannya. Sebaliknya bagi pekerja, uang pesangon menjadi satu-satunya sumber pendapatan setelah terjadi pengakhiran hubungan kerja, hingga dirinya mendapatkan kembali pekerjaannya yang hilang.

Terhadap dua kepentingan yang berbeda tersebut, Pemerintah berupaya semaksimal mungkin menetapkan kebijakan yang dapat diterima oleh pekerja dan pengusaha. Diantaranya, pemberlakuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.27/Men/2000. Dalam beleid tersebut, pengusaha diwajibkan untuk mengikutsertakan pekerjanya dalam program santunan pesangon, yang dikelola oleh yayasan dana tabungan pesangon.

Bahkan, tak hanya pekerja tetap, program santunan pesangon juga harus diberlakukan kepada pekerja yang diperjanjikan dengan waktu tertentu (kontrak). Besaran iuran dalam program santunan pesangon ditetapkan sebesar 8,33% dari nilai perhitungan upah pekerja setiap bulannya.

Dalam prakteknya, meskipun tidak banyak, beberapa perusahaan di Indonesia telah mengikutsertakan pekerjanya ke dalam program santunan pesangon yang ditawarkan oleh beberapa asuransi swasta. Mereka menawarkan kepastian mendapatkan pesangon ketika pekerja diputus hubungan kerjanya. Bagi pengusaha, cara ini juga dianggap dapat mengatasi masalah cash flow keuangan Perusahaan di kemudian hari.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of