Sabtu, 7 Desember 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
307

Diberhentikan Tanpa Putusan Pengadilan, Iuran Jaminan Sosial Jadi Tuntutan

Jakarta, BuruhOnline.com – Walau belum ada putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang telah memberikan hak kepada PT. Mutiara Bahagia Abadi untuk dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, namun iuran jaminan sosial Milxon D Chandrarahardja tak lagi dibayarkan sejak April 2019. Sehingga, Milxon meminta Majelis Hakim PHI Jakarta Pusat, untuk menghukum Perusahaan membayarkan iuran jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Milxon yang diputuskan hubungan kerjanya secara sepihak itu, mengaku telah berupaya menyelesaikannya secara musyawarah hingga adanya anjuran dari Dinas Tenaga Kerja. Namun seperti dituturkan oleh Rian Hidayat selaku kuasa hukum Milxon, PT. Mutiara Bahagia Abadi tidak bersedia menjalankan anjuran Disnaker, yang menyarankan agar Perusahaan memberikan uang kompensasi pesangon.

“Disnaker sih menganjurkan Perusahaan untuk membayarkan pesangon kepada klien kami. Itu yang kami perjuangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” ujar Rian, Senin (11/11/2019) usai menghadiri persidangan yang digelar diruang sidang Kusuma Atmadja 3, gedung PHI Jakarta Pusat. Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Taryan Setiawan, Perusahaan telah menyerahkan duplik. Sehingga sidang pekan depan akan dilanjutkan dengan agenda bukti surat dari pihak Milxon.

Menurut Rian, Perusahaan dalam memutuskan hubungan kerja dengan Milxon karena tidak tercapainya kesepakatan terkait surat peringatan. Ia menilai, dengan telah adanya anjuran dari Disnaker, maka alasan Perusahaan dalam memberikan peringatan harusnya dapat dianulir. “Cuman kita patokan pada Disnaker aja. Ketika Disnaker telah memberikan anjuran-kan, berarti perkara tersebut sudah diperiksa,” jelas Rian.

Dalam surat gugatannya yang telah diregister oleh Kepaniteraan PHI Jakarta Pusat Nomor 320/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst, Milxon tak hanya menuntut iuran jaminan sosial tetapi juga meminta Majelis Hakim untuk menetapkan besaran uang pesangon, upah dan kekurangannya.

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] telah diberitakan sebelumnya, walau belum ada putusan Pengadilan yang memberikan hak kepada PT. Mutiara Bahagia Abadi […]