Sabtu, 7 Desember 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
401

Digugat di-Pengadilan Hubungan Industrial, Pegawai Pengawas: Bukan Jalur PHI

Bandung, BuruhOnline.com – Lanjutan sidang dalam perkara perselisihan hubungan industrial yang diajukan oleh CV. IBR Sukses Selalu, kembali digelar oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (Wasnaker) selaku salah satu pihak yang digugat oleh Perusahaan, menilai gugatan yang diajukan telah keliru dalam menarik pihaknya untuk dijadikan sebagai Tergugat.

Dikatakan Joao de Araujo selaku Pegawai Wasnaker yang hadir dalam persidangan tersebut, Nota Penetapan upah yang diterbitkan oleh pihaknya, seharusnya digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Kalau kita bicara perhitungan dan penetapan upah, mestinya pihak Penggugat, PTUN yang ditempuh, bukan jalur PHI,” ujarnya, Rabu (27/11/2019) seusai menghadiri persidangan.

Joao menganggap, terkait adanya kesepakatan perdamaian pengakhiran hubungan kerja antara CV. IBR Sukses Selalu dengan Hanif Timur Winartha, berbeda dengan hasil pemeriksaan yang telah ditetapkan pihaknya dalam Nota. “Apa yang disampaikan atau hak yang dibayarkan (ke) Saudara Hanif terkait dengan pesangon, itu berbeda dengan upah kerja lembur yang kami tetapkan. Karena upah kerja lembur itu termasuk kategori pidana,” tambahnya.

Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Wasdi Permana itu, Joao telah mengajukan tiga bukti surat. Diantaranya perhitungan dan penetapan besaran upah lembur Hanif serta seluruh karyawan CV. IBR Sukses Selalu yang wajib dibayarkan oleh Perusahaan. “Pelanggaran yang ada di Perusahaan itu, bukan pelanggaran yang terjadi pada Saudara Hanif saja, tetapi terhadap seluruh karyawan,” tegas Joao.

Sedangkan Hanif selaku mantan Pekerja dari CV. IBR Sukses Selalu, menyanggah dalil besaran uang kompensasi pengakhiran hubungan kerja yang diberikan. Menurutnya, ia tidak pernah menerima pesangon sebesar yang didalilkan Perusahaan. “Ada yang salah satunya pemberian pesangon yang rupiahnya tuh nominalnya tidak sebenarnya dan tidak pernah saya terima sebesar itu,” kata Hanif.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, CV. IBR Sukses Selalu meminta agar Majelis Hakim menyatakan Nota Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Nomor 700/1087/PK.Wil-III.Crb tanggal 1 April 2019, tentang Perhitungan dan Penetapan Upah lembur tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasalnya, Perusahaan menganggap sudah ada Perjanjian Bersama yang telah dibuat bersama dengan Hanif pada 30 April 2019.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of