Jumat, 22 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
504

Hanif & Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Digugat di PHI Bandung

Bandung, BuruhOnline.com – Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, kembali menggelar sidang lanjutan dalam perkara perselisihan hubungan industrial, yang diajukan oleh CV. IBR Sukses Selalu melawan Hanif Timur Winartha dan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

Dalam surat gugatannya, Perusahaan meminta agar Majelis Hakim menyatakan Nota Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Nomor 700/1087/PK.Wil-III.Crb tanggal 1 April 2019, tentang Perhitungan dan Penetapan Upah lembur tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasalnya, Perusahaan menganggap sudah ada Perjanjian Bersama yang telah dibuat bersama dengan Hanif pada 30 April 2019. Dan Perjanjian tersebut, telah didaftarkan di PHI Bandung tanggal 24 Juli 2019 lalu. Tak hanya itu, Perusahaan juga sudah melaporkan Hanif ke pihak kepolisian sejak Agustus 2018. “Saya dilaporkan atas tuduhan pemerasan ke Perusahaan,” ujar Hanif, Rabu (30/10/2019).

Ia merasa aneh dengan pelaporan yang dilakukan Perusahaan. Sebab, dirinya yang ditempatkan CV. IBR Sukses Selalu sebagai kepala distribusi, merasa memiliki hak untuk menuntut pembayaran upah lembur. “Karena yang saya tuntut, upah lemburnya itu, karena kelebihan jam kerja,” terang Hanif usai menghadiri persidangan yang beragendakan penyerahan jawaban gugatan.

Perkara yang hampir serupa juga pernah terjadi di PHI Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili gugatan PT. Nobi Putra Perkasa. Dalam tuntutannya, PT. Nobi Putra Perkasa meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Nota Pemeriksaan I Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Adminsitrasi Jakarta Timur Nomor 1091/-1.836 tertanggal 10 Mei 2019, tidak sah.

Terhadap tuntutan tersebut, Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Muhammad Hafidz menilai gugatan Perusahaan tidak seharusnya diajukan di PHI. Karena Nota Pemeriksaan merupakan produk hukum pejabat tata usaha negara. Menurut Hafidz, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014, tegas menyatakan Nota Pemeriksaan merupakan keputusan tata usaha negara.

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Musrianto, SH Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Musrianto, SH
Guest
Musrianto, SH

Gugatannya pastilah ditolak oleh Majelis Hakim, karena soal kompetensi atau kewenangan memeriksa dan mengadili. PHI tidak berwenang memeriksa dan mengadili sebuah penetapan yang dibuat oleh Pejabat Administrasi Negara, karena hal itu adalah menjadi ranahnya peradilan tata usaha negara.

Pun mengenai para pihak dalam PHI telah dibatas oleh UU 02 Tahun 2004, yakni hanyalah Buruh dan Pengusaha. Sehingga dengan menggugat pegawai pengawas ketenagakerjaan menjadi sangat tidak tepat.

Namun sangatlah disayangkan, jika PHI sampai dengan melakukan proses pemanggilan para pihak dalam perkara tersebut. Seharusnya, sejak awal pengajuan gugatan Ketua PHI pada PN setempat menolaknya secara tertulis dengan memberikan penjelasan mengenai kewenangan mengadili.