Jumat, 22 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
288

Jadi Saksi, Keterangan Mantan Ketua Serikat Beratkan Pelindo

Jakarta, BuruhOnline.com – Kirnoto selaku mantan ketua serikat buruh di PT. Pelabuhan Indonesia II sejak 2012 – 2015, menjadi saksi dalam persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang dihadirkan oleh Mimbar Tjahyono dan kawan-kawan (73 orang). Menurutnya, aturan tambahan (addendum) yang baru disetujui di tahun 2013 itu, merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2011-2013.

Dalam addendum tersebut, lanjut Kirnoto, mengatur klausul besaran penghargaan masa bakti bagi karyawan pensiun, yang semula hanya diberikan 40 (empat puluh) bulan upah menjadi 60 (enam puluh) bulan upah. Akan tetapi, pemberlakuannya menunggu persetujuan Dewan Komisaris.

“Nah disitu ditemukan satu fakta hukum, bahwa adanya kesepakatan yang sudah jelas diakui mereka (Perusahaan), untuk PMB 40 menjadi 60,” terang Rinto E. Paulus Sitorus selaku kuasa hukum Tjahyono saat memberikan keterangan pers, Rabu (30/10/2019) seusai menghadiri persidangan yang digelar diruang sidang Kusuma Atmadja-4, Gedung PHI Jakarta Pusat.

Rinto mengaku, pihaknya juga telah menyampaikan bukti tambahan, berupa Berita Acara yang menegaskan adanya addendum perubahan PKB sebelumnya untuk pekerja yang pensiun di tahun 2012. “Ada catatan, catatannya itu menunggu persetujuan Komisaris dan Pemegang Saham,” ujarnya. Namun ditambahkan Rinto, faktanya Pelindo II sudah menjalankan addendum tersebut di tahun 2013 dan seterusnya. “Jadi 2012 harus mendapatkan PMB dari 40 menjadi 60,” tegasnya.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, meskipun gugatan terdahulunya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim PHI, namun Mimbar Tjahyono dan kawan-kawan pantang menyerah. Pihaknya kembali mengajukan gugatan perselisihan hak, terkait adanya kekurangan pembayaran penghargaan masa bakti pensiun di tahun 2012.

Pelindo II pada persidangan sebelumnya, mendalilkan bahwa telah pernah ada putusan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai keberlakuan PKB. Terhadap hal tersebut, Rinto membantahnya. Sebab, jika Pelindo II menganggap PKB cacat hukum, maka seharusnya tidak pernah ada pembayaran uang penghargaan masa bakti sebesar 60 kali bulan upah.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of