Sabtu, 7 Desember 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.139

Jika UMK Dihapus, Pemerintah Harus Revisi Tiga Aturan Ini

Jakarta, BuruhOnline.com – Isu akan dihapuskannya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah terus mengemuka. Nantinya hanya akan ada satu sistem pengupahan di masing-masing propinsi. Ida juga menjelaskan, bahwa selama ini perbedaan UMP dan UMK, termasuk upah sektoral, sudah direalisasikan berdasarkan regulasi yang telah ada.

Sejak tahun 1995, setidaknya aturan upah minimum telah enam kali diubah oleh Menteri Tenaga Kerja (Menaker). Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01/Men/1996, upah minimum disebut upah minimum regional (UMR) yang merupakan upah bulanan terendah di wilayah tertentu dalam satu propinsi. Istilah UMR, digunakan juga oleh Permenaker No. 03/Men/1997 dan Permenaker No. 01/Men/1999.

Mulanya, penetapan besaran UMR di seluruh wilayah Indonesia, ditetapkan oleh Menaker. Lalu pada tahun 2000, melalui Keputusan Menaker Nomor 226 Tahun 2000, istilah UMR diubah menjadi Upah Minimum Propinsi (UMP) dan UMK yang besarannya ditetapkan oleh Gubernur. Aturan tersebut, kemudian dicabut dan digantikan oleh Permenaker Nomor 7 Tahun 2003, yang akhirnya dinyatakan tidak berlaku oleh Permenaker Nomor 15 Tahun 2018.

Pengaturan UMK tidak hanya diatur oleh Permenaker, tetapi juga merupakan amanat Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, serta Pasal 45 dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Sehingga, apabila ada wacana Pemerintah untuk menghapus UMK, maka Pemerintah setidaknya harus mencabut dan mengubah tiga aturan pengupahan, yakni UU 13/2003, PP 78/2015 dan Permenaker 15/2018. Untuk mengubah UU 13/2003, maka setidaknya Pemerintah membutuhkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of