Minggu, 8 Desember 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
368

Manfaat Jaminan Pensiun Jadi Bagian Pesangon, Pekerja Menggugat

Jakarta, BuruhOnline.com – Sugiyono menolak pemberian uang kompensasi pengakhiran hubungan kerja dari PT. Pitagiri Raya Sejahtera, yang besarannya merupakan gabungan dari perhitungan manfaat jaminan pensiun dan pesangon. Karena tak kunjung menghasilkan kesepakatan, akhirnya Sugiyono melalui kuasa hukumnya, Hendricus Eventius mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak 18 Oktober 2019 lalu.

Sebelumnya, perselisihan tersebut telah dilakukan upaya mediasi melalui Dinas Tenaga Kerja. Dalam anjurannya, Pegawai Mediator menyarankan Perusahaan membayar uang pesangon sebesar dua kali Pasal 156 ayat (2), serta penghargaan masa kerja sesuai ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Terhadap anjuran tersebut, PT. Pitagiri tidak sependapat dan juga tidak mengajukan gugatan.

“Pada anjuran itu, Penggugat (Sugiyono) menerima. Tergugat menolak. Dalam aturan, Tergugat kalau menolak, harusnya mengajukan gugatan. Ternyata Tergugat tidak mengajukan gugatan,” ujar Hendricus, Senin (11/11/2019). Menurutnya, Sugiyono yang bekerja sebagai teknisi sejak tahun 1999, mulai dipensiunkan pada bulan Februari 2019.

Hendricus menambahkan, sidang yang seharusnya beragendakan pemeriksaan identitas dari pihak Perusahaan, tidak dapat dilanjutkan. Pasalnya, sejak sidang pertama pada 4 Nopember lalu, PT. Pitagiri tidak menghadiri persidangan. Sehingga Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Taryan Setiawan tersebut, memutuskan untuk menunda persidangan hingga pekan depan.

Ketentuan terhadap perhitungan besaran uang pesangon karena pengakhiran hubungan kerja yang didasarkan pada pensiun, diatur dalam Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pada aturan tersebut, dinyatakan, bahwa apabila pengusaha telah mengikutsertakan pekerjanya ke dalam program pensiun yang iuran dibayar oleh pengusaha dan pekerja, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yakni uang pensiun yang iurannya dibayar oleh pengusaha.

Dalam surat gugatannya, Sugiyono menuntut pemberian uang pesangon yang didasarkan pada besaran upah minimum sektor pariwisata, dan meminta Majelis Hakim untuk menetapkan besaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1 juta perhari, apabila gugatan pesangonnya dikabulkan.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of