Sabtu, 7 Desember 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
2.446

Menaker Mau Hapus UMK? Gubernur Memang Tak Wajib Tetapkan Tiap Tahun

Jakarta, BuruhOnline.com – Besaran upah minimum propinsi (UMP) yang lebih kecil dibandingkan dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK), di beberapa daerah seperti Banten dan Jawa Barat, menjadi bahan pertimbangan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah untuk mengubah aturan pengupahan. Ia mengatakan, bisa jadi nantinya hanya akan ada satu sistem pengupahan di daerah. Artinya, di masing-masing propinsi hanya ada satu acuan upah minimum.

“Iya ada kemungkinan me-review, misalnya UMP itu hanya satu, jadi tidak melihat UMK, provinsi maupun kabupaten/kota (sama),” ungkapnya ketika ditemui di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/11/2019) seperti dikutip dari cnbcindonesia.com. Ida juga menjelaskan, bahwa selama ini perbedaan UMP dan UMK, termasuk upah sektoral, sudah direalisasikan berdasarkan regulasi.

Upah minimum berdasarkan Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, terdiri dari UMP atau UMK. Pengaturan upah minimum tersebut, dipertegas oleh Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Terhadap penetapan besaran UMP, gubernur wajib menetapkannya. Sedangkan untuk besaran UMK, gubernur tidak lagi diwajibkan tetapi dapat menetapkan UMK.

Tak hanya dua aturan itu saja yang mengatur kewenangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP atau UMK, tetapi juga diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018. Hal ini, membuat Pemerintah membuka kemungkinan mengubah aturan pengupahan. Tujuannya agar lebih ringkas, tak banyak jenis upah, karena selama ini selain UMP, UMK, ada juga UMSK atau upah minimum sektoral kota/kabupaten, yang tergantung pada jenis industri tertentu.

Berdasarkan penelusuran Buruh-Online.com, Mahkamah Agung (MA) pernah berpendapat dalam Putusan tanggal 14 September 2017. Kala itu, Majelis Hakim Agung yang diketuai oleh Hakim Agung Yulius, mengartikan kata “dapat” atas kewenangan gubernur dalam menetapkan besaran upah minimum, tidaklah bersifat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan (imperatif), melainkan tergantung pada diskresi gubernur dalam mengatasi persoalan konkret akibat tidak adanya pilihan yang diatur secara tegas oleh ketentuan perundang-undangan.

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] telah diinformasikan sebelumnya, Upah minimum berdasarkan Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, […]