Sabtu, 7 Desember 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
499

Serukan Langkah Antisipasi Akibat Tidak Ada UMK, Surat Kadisnaker Jabar Bocor

Ilustrasi.

Bandung, BuruhOnline.com – Kemungkinan tidak adanya penetapan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) oleh Gubernur, mulai menjadi bahasan para 27 (dua puluh tujuh) Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) se-Jawa Barat. Dalam pertemuan pada 29 Oktober 2019 lalu di Disnaker Jawa Barat, yang dihadiri oleh Kabid. Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial kecuali Purwakarta, Kota Bogor, Pangandaran dan Banjar, telah menghasilkan beberapa kesimpulan.

Hal tersebut, tertuang dalam surat bertanggal 6 Nopember 2019, yang ditandatangani Kepala Disnaker Propinsi Jawa Barat, Mochamad Ade Afriandi. Dalam surat tersebut, para Kadisnaker diminta untuk sesegera mungkin mengadakan pertemuan dengan Gubernur dan Bupati/Walikota, guna membahas langkah yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota, apabila UMK tahun 2020 tidak ditetapkan oleh Gubernur.

Langkah-langkah sebagaimana surat bernomor 561/7575/HI & Jamsos itu, yakni salah satunya adalah adanya kebutuhan surat edaran dalam mengantisipasi dampak yang akan terjadi, dari tidak ditetapkannya besaran UMK tahun 2020.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, besaran upah minimum propinsi (UMP) yang lebih kecil dibandingkan dengan UMK, di beberapa daerah seperti Jawa Barat, menjadi bahan pertimbangan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah untuk mengubah aturan pengupahan. Ia mengatakan, bisa jadi nantinya hanya akan ada satu sistem pengupahan di daerah. Artinya, di masing-masing propinsi hanya ada satu acuan upah minimum.

Penetapan besaran UMK, dinilai tidak wajib ditetapkan oleh Gubernur. Hal tersebut, termuat dalam aturan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Kondisi demikian, membuat Pemerintah membuka kemungkinan mengubah aturan pengupahan. Tujuannya agar lebih ringkas, tak banyak jenis upah, karena selama ini selain UMP, UMK, ada juga UMSK atau upah minimum sektoral kota/kabupaten, yang tergantung pada jenis industri tertentu, jelas Ida di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta pada 12 Nopember 2019 lalu.

Sejak tahun 1995, setidaknya aturan upah minimum telah enam kali diubah oleh Menteri Tenaga Kerja (Menaker). Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01/Men/1996, upah minimum disebut upah minimum regional (UMR) yang merupakan upah bulanan terendah di wilayah tertentu dalam satu propinsi. Istilah UMR, digunakan juga oleh Permenaker No. 03/Men/1997 dan Permenaker No. 01/Men/1999.

Mulanya, penetapan besaran UMR di seluruh wilayah Indonesia, ditetapkan oleh Menaker. Lalu pada tahun 2000, melalui Keputusan Menaker Nomor 226 Tahun 2000, istilah UMR diubah menjadi Upah Minimum Propinsi (UMP) dan UMK yang besarannya ditetapkan oleh Gubernur. Aturan tersebut, kemudian dicabut dan digantikan oleh Permenaker Nomor 7 Tahun 2003, yang akhirnya dinyatakan tidak berlaku oleh Permenaker Nomor 15 Tahun 2018.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of