Jumat, 22 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
927

Setahun Tanpa Upah, Ratusan Pekerja PT. Dada Indonesia Gerudug Pengadilan Niaga

Jakarta, BuruhOnline.com – Sebanyak 180 orang Pekerja PT. Dada Indonesia, Selasa (31/10/2019) mendatangi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dikatakan Neneng Hasanah salah seorang pengurus serikat pekerja, kedatangannya untuk mengawal persidangan penundaan kewajiban pembayaran utang, yang diajukan sejak 14 Oktober lalu oleh Ani Maryani dan kawan-kawan (321 orang).

Menurut Neneng, ia dan teman-temannya sudah tidak lagi mendapatkan gaji sejak setahun lalu. Lantaran, produsen garment yang berproduksi di Sadang, Purwakarta itu, sejak Oktober 2018 secara tiba-tiba menutup Perusahaan. Kejadian tersebut, mengakibatkan ratusan buruhnya tidak dapat masuk ke lokasi Perusahaan. Tak hanya upah, uang kompensasi akibat tutupnya Perusahaan tak kunjung dibayarkan.

“Alasan kami disini adalah karena kami di-PHK sepihak oleh PT. Dada Indonesia pada tanggal 31 Oktober 2018,” tutur Neneng. Kala itu, menurutnya, Perusahaan memberikan cuti massal dari 29 hingga 30 Oktober. “Namun pada saat tanggal 31 kami mau bekerja, disitu sudah terpampang bahwa PT. Dada ditutup,” ujarnya.

Diceritakan Neneng, pada saat itu banyak buruh yang menjerit, pingsan dan ada juga yang depresi. Sebab kejadian tersebut, tidak diduga sebelumnya oleh para buruh yang mayoritas pekerja perempuan. Sebagai ketua serikat pekerja, Neneng sudah berupaya untuk mengadakan musyawarah hingga diperantarai Dinas Tenaga Kerja. Akan tetapi, Perusahaan hanya menawarkan uang kompensasi pesangon yang apabila dibagikan hanya sebesar Rp2,5 juta perorang, dengan masa kerja tahunan.

Neneng juga menegaskan, persidangan yang ketiga tersebut masih memeriksa identitas dari kuasa hukum PT. Dada Indonesia. Padahal, sidang dalam gugatan perkara penundaan kewajiban pembayaran utang harus selesai dalam tenggang waktu 20 hari. Dengan adanya upaya hukum PKPU, para mantan Pekerja setidaknya akan dijamin hak-haknya atas pembayaran upah yang belum dibayarkan PT. Dada Indonesia. Hal itu, telah dipastikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya Nomor 67/PUU-XI/2013, yang menyatakan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, Ani Maryani bersama 321 orang lainnya, akhirnya meminta Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk menyatakan PT. Dada Indonesia dalam keadaan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Dalam permohonan yang diregisterasi dengan Nomor Perkara 221/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, Senin (14/10/2019) itu, Ani melalui kuasa hukumnya, Julius Ibrani juga menunjuk Muhammad Darwin Syafii Hasibuan dan Marulitua Rajagukguk sebagai Pengurus PKPU.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of