Sabtu, 7 Desember 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
839

Unsur Fiktif Positif Edaran Ridwan Kamil Terkait Upah Minimum se-Jabar

Bandung, BuruhOnline.com – Sifat imperatif dalam Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, kiranya menjadi dasar bagi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, untuk menerbitkan Surat Edaran Nomor 561/75/Yanbangsos terkait Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Barat, yang kini beredar luas di jagat media sosial. Dalam surat tertanggal 21 Nopember 2019 tersebut, Ridwan tidak menyatakan secara tegas, bahwa besaran UMK yang direkomendasikan oleh para Bupati/Walikota harus dilaksanakan.

Surat yang terdiri dari 8 (delapan) poin itu, diantaranya hanya menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Jawa Barat menyetujui rekomendasi besaran UMK Tahun 2020 di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Langkah ini tidak serupa dengan penetapan besaran UMK pada tahun-tahun sebelumnya, yang dalam bentuk keputusan (beschikking). Tetapi kini berwujud kebijakan (beleidsregel) dan dapat dikatakan belum pernah terjadi.

Gubernur, dalam Pasal 46 ayat (1) PP 78/2015, memang diberikan kewenangan untuk dapat menetapkan UMK. Yang kemudian kata ‘dapat’ tersebut, ditafsirkankan oleh Putusan Mahkamah Agung (MA) tanggal 14 September 2017, sebagai kewenangan gubernur yang tidaklah bersifat keharusan (imperatif), melainkan tergantung pada diskresi gubernur dalam mengatasi persoalan konkret akibat tidak adanya pilihan yang diatur secara tegas oleh ketentuan perundang-undangan.

Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Muhammad Hafidz, menyebut edaran Gubernur Jawa Barat sebagai sebuah tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang berwenang, walau bukan keputusan. “Tindakan mengeluarkan edaran UMK oleh Pak Gubernur sebagai pejabat tata usaha negara, dapat dicabut atau dihentikan dengan upaya administratif,” ujarnya, Jum’at (22/11/2019).

Ia mengatakan, dalam edaran gubernur disebutkan adanya persetujuan rekomendasi besaran UMK di tahun 2020. Tetapi bentuk persetujuannya tidak dalam bentuk keputusan, melainkan kebijakan melalui edaran. “Persetujuan itu-kan masuk unsur fiktif positif. Dianggap rekomendasi UMK dari Bupati/Walikota dikabulkan oleh gubernur, tetapi tidak berwujud keputusan,” tandasnya.

Hafidz juga menambahkan, unsur fiktif positif diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. “Gubernurnya bisa di-TUN-kan itu, untuk memaksa diterbitkannya keputusan. Karena dia sudah setuju (UMK). Sedangkan batas waktu untuk menetapkan dengan keputusan setiap tanggal 21 Nopember, sudah lewat-kan?,” tegasnya.

Seperti telah diinformasikan sebelumnya, Upah minimum berdasarkan Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, terdiri dari UMP atau UMK. Pengaturan upah minimum tersebut, dipertegas oleh Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Terhadap penetapan besaran UMP, gubernur wajib menetapkannya. Sedangkan untuk besaran UMK, gubernur tidak lagi diwajibkan tetapi dapat menetapkan UMK.

Tak hanya dua aturan itu saja yang mengatur kewenangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP atau UMK, tetapi juga diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018. Hal ini, membuat Pemerintah membuka kemungkinan mengubah aturan pengupahan. Tujuannya agar lebih ringkas, tak banyak jenis upah, karena selama ini selain UMP, UMK, ada juga UMSK atau upah minimum sektoral kota/kabupaten, yang tergantung pada jenis industri tertentu.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of