Sabtu, 7 Desember 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
244

Upaya Hukum Ini Yang Dilakukan, Jika Pengunduran Diri Tidak Sesuai Undang-Undang

Jakarta, BuruhOnline.com – Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, pekerja dapat diputuskan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan diri sendiri, setelah terpenuhinya tiga syarat. Yaitu mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum tanggal dimulainya pengunduran diri, tidak terikat dalam ikatan dinas, dan tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai mengundurkan diri.

Karena ketiga syarat itu tidak terpenuhi, maka Sumarni melalui kuasa hukumnya, Nurul Amalia mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut Nurul, PT. Cardolestari Indonesia tetap memiliki kewajiban pembayaran uang pesangon kepada Sumarni. Sebab surat pengunduran diri yang ia buat, dilatar belakangi oleh sesuatu yang membuatnya menandatangani pernyataan tersebut.

“Kalo persepsinya Perusahaan, jadi Pekerja ini dianggap mengundurkan diri. Tapi kalo di persepsi Pekerja, kita menganggap ini bukan mengundurkan diri, karena kejadian mengundurkan dirinya itu tidak sesuai dengan Pasal 162 Undang-Undang Ketenagakerjaan,” ujar Nurul, Senin (25/11/2019).

Ia juga mengatakan, pihaknya telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di Dinas Tenaga Kerja. Namun pihak Disnaker dalam anjurannya, menyarankan agar Sumarni menerima pemutusan hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri, dan hanya berhak atas uang pisah. “Anjuran Disnaker malah menganggap, ya sudah terjadi pengunduran diri. Terus kemudian poin yang keduanya di anjuran, diberikan uang kebijaksanaan gitu-lah,” terang Nurul.

Dalam surat gugatannya, Sumarni menuntut agar PT. Cardolestari Indonesia dihukum membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak, upah selama proses sebesar tujuh bulan, terhitung sejak Juli 2019 sampai dengan Januari 2020. Tak hanya itu, Sumarni juga meminta kepada PHI Jakarta Pusat, untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1 juta perhari, apabila gugatannya dikabulkan dan tidak dijalankan oleh Perusahaan.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of