Jumat, 29 Mei 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
1.302

Apindo Usul Pekerja Kontrak Dapat Pesangon Hingga Penghapusan Pasal Outsourcing

Jakarta, BuruhOnline.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merilis pokok-pokok pikiran atas rencana Pemerintah yang hendak melakukan perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan, sebagai akibat dari akan disusunnya satu undang-undang yang menggantikan beberapa undang-undang terkait lainnya (omnibus law).  Terhadap isu akan dihilangkannya uang pesangon, Apindo mengusulkan adanya pengintegrasian pengaturan uang kompensasi pemutusan hubungan kerja dalam konsep asuransi.

Apindo menawarkan konsep unemployment insurance, dengan besaran uang pesangon paling besar adalah 12 (dua belas) bulan upah. Konsep tersebut, akan menggabungkan perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Jika konsep itu disetujui, maka Perusahaan hanya memiliki kewajiban untuk membayar iuran saja ke badan penyelenggara asuransi pesangon.

Tak hanya pesangon, persoalan upah juga menjadi fokus isu atas rencana omnibus law undang-undang cipta lapangan kerja. Apindo ingin Pemerintah Pusat (bukan lagi Gubernur) yang menetapkan besaran upah minimum sebagai jaring pengaman (safety net), dan tidak harus naik setiap tahun. Untuk upah minimum sektoral, Apindo meminta Pemerintah menghapus ketentuan tersebut, karena kemampuan Perusahaan pada sektor yang bersangkutan tidaklah sama.

Pengaturan sistem kerja kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu) diusulkan penambahan batasan waktu, yang semula hanya 3 (tiga) tahun menjadi 5 (lima) tahun untuk semua jenis pekerjaan. Dan sebagai pemberian perlindungan terhadap pekerja kontrak, Apindo mengusulkan adanya pengaturan uang kompensasi pemutusan hubungan kerja melalui program asuransi pesangon. Sedangkan terhadap pasal yang mengatur sistem kerja outsourcing, Apindo mengusulkan dihapus dari UU Ketenagakerjaan.

Apindo juga mengusulkan untuk menghapus sanksi pidana, jika hal yang dipersoalkan sepanjang mengenai pemenuhan hak. Sehingga mekanismenya diharapkan melalui Pengadilan Hubungan Industrial, dan tidak lagi menjadi bagian dari ranah hukum pidana.

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Willy Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Willy
Guest
Willy

Usul ini bagus, hanya ingat perusahaan nakal msh bs menggunakan mutasi tidak wajar, atau intimidasi supaya karyawannya resign. Selain ttg pesangon itu sendiri, jg perlu dibahas siapa yg berhak dpt kriteria pesangon (misal yg dipaksa resign, dll).