Kamis, 9 Juli 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
598

Baru Diduga Sudah Diberhentikan, Pengadilan Diminta Tetapkan Besaran Pesangon

Surabaya, BuruhOnline.com – Sidang lanjutan dalam perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Widy Asmono dk melawan PT. Bukit Darmo Property Tbk, kembali digelar Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya. Widy mempersoalkan tindakan pemberhentian dirinya, yang terhitung sejak 24 April 2019 tidak lagi dipekerjakan dengan alasan diduga melakukan kesalahan berat.

Menurut kuasa hukum Widy, Rudy Takalapeta mengatakan, tuduhan telah adanya tindak pidana penggelapan hanyalah baru sebatas dugaan Perusahaan. Pemberhentian seorang Pekerja tidaklah dapat hanya didasari pada suka atau tidak suka. “Masalah penggelapan, menurut kami, itu adalah alibi mereka karena tujuan mereka adalah mengeluarkan Pekerja tersebut,” ujar Rudy, Senin (9/12/2019) seusai menghadiri persidangan yang digelar diruang sidang Cakra, gedung PHI Surabaya.

Padahal, pemutusan hubungan kerja yang dapat dilakukan oleh Pengusaha tanpa putusan pengadilan, hanyalah karena alasan pensiun, mengundurkan diri, masa percobaan dan meninggal dunia. Selain keempat alasan tersebut, maka setiap pemberhentian haruslah didahului dengan adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Dengan tidak adanya putusan tersebut, maka pemutusan hubungan kerjanya menjadi tidak sah.

Lebih lanjut Rudy menegaskan, bahwa pihaknya telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di Dinas Tenaga Kerja, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan. “Isi anjuran tersebut agar dipekerjakan kembali, dan ataukah membayar pesangon sesuai dengan hitungan yang di undang-undang,” terangnya.

Dalam surat gugatannya yang diregisterasi di Kepaniteraan PHI Surabaya dalam Perkara Nomor 139/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby itu, Widy meminta Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Jan Manoppo tersebut, untuk menetapkan besaran uang kompensasi pemberhentian dirinya sebesar dua kali ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, beserta upah selama tidak dipekerjakan sebanyak 6 (enam) bulan gaji.

“Kita mengharapkan (Perusahaan) supaya membayar pesangon sesuai dengan harapan dari pekerja atau perhitungan yang ada,” tandas Rudy. Dalam sidang keempat tersebut, beragendakan kelengkapan akta pendirian Perusahaan dan jawaban atas surat gugatan.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of