Sabtu, 6 Juni 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
644

Cerita Tukang Pos Yang Bekerja Seminggu Sekali Ditengah Skema Kerja Dibawah 35 Jam Seminggu

Jakarta, BuruhOnline.com – Cara manusia berkomunikasi dari melalui surat tertulis, kini telah berubah menjadi berbagai bentuk. Diantaranya surat elektronik (e-mail), pesan singkat (short message service (SMS), hingga melalui aplikasi BlackBerry Mesenger dan WhatsApp, yang jauh lebih cepat diterima. Begitupun dengan pengiriman uang, tak lagi menggunakan giro pos yang membutuhkan waktu berhari-hari, karena kini sudah tersedia anjungan tunai mandiri (ATM) atau melalui toko swalayan modern.

Keadaan tersebut, yang tidak pernah disangka oleh Thomas Laurens Tuka sebagai petugas Pos di Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang sejak 31 Desember 1993 lalu. Ia benar-benar tidak pernah menyangka akan berkurangnya pekerjaan karena perkembangan tekhnologi komunikasi. Ia juga sebelumnya tak pernah mempersoalkan status hubungan kerjanya dengan PT. Pos Indonesia. Yang mungkin ada dibenaknya, hanya ingin membuat orang yang dikunjunginya tersenyum karena mendapatkan sepucuk surat atau giro.

Entah atas alasan apa? Kemudian Thomas mengajukan gugatan kekurangan upah sejak 2004 hingga 2017 sebesar Rp127 juta lebih ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Kupang. Ia menilai, PT. Pos Indonesia harus mengangkat dirinya menjadi pegawai tetap. Tak disangka, rupanya PT. Pos Indonesia menolak untuk mengangkat Thomas yang telah menjadi salah satu garda terdepan komunikasi selama hampir 25 tahun sebagai pegawainya, dengan dalih tidak adanya unsur hubungan kerja yang terjadi antara keduanya.

Kini, Thomas yang dalam kesehariannya hanya mengantarkan surat satu minggu sekali itu, oleh Mahkamah Agung (MA) dianggap hanya mampu membuktikan bukti kuitansi honorarium sebesar Rp150 ribu perbulan. Dan MA menilai, tidak ada bukti dari Dinas Tenaga Kerja mengenai hasil pemeriksaan atas ada atau tidaknya hubungan kerja Thomas dengan PT. Pos Indonesia.

Atas tuntutan status hubungan kerjanya dan pembayaran kekurangan upah, PHI Kupang menolak gugatan Thomas. Sedangkan MA dalam Putusan Nomor 675 K/Pdt.Sus-PHI/2019, mendasarkan pendapatnya pada Surat Keputusan Bersama Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi (Menparpostel) serta Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 1991, yang menyebutkan bahwa Petugas Pos Pedesaan adalah Pegawai Kecamatan atau Desa/Kelurahan yang diberi tugas untuk melaksanakan Pos di Desa. Hingga akhirnya, seluruh gugatan Thomas ditolak MA.

Mungkinkah usulan regulasi skema bekerja dibawah 35 jam seminggu akan menjadi solusi bagi orang-orang seperti Thomas Laurens Tuka, yang tidak mungkin dipekerjakan dengan waktu kerja minimal 40 jam dalam seminggu?

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of