Selasa, 2 Juni 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
795

Jika Dikabul, PT. Shinta Budhrani Industries Terancam Dibangkrutkan

Bandung, BuruhOnline.com – Gugatan terhadap PT. Shinta Budhrani Industries yang mengaku tutup sejak 23 Maret 2019, kembali datang dari Shanto Adi Prayitno. Melalui kuasa hukumnya, Ade Riskandar, Shanto menuntut pembayaran uang kompensasi pesangon sebesar dua kali ketentuan undang-undang, dan upah selama tidak dipekerjakan sejak April hingga Oktober 2019. Ade juga menyebut, perjanjian bersama yang dibuat antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja SPN dan ISBI, haruslah dinyatakan batal demi hukum.

Dalam surat gugatan bertanggal 24 Oktober 2019 itu, Shanto meminta Majelis Hakim menyatakan pemutusan hubungan kerja dirinya dengan PT. Shinta Budhrani Industries, terhitung sejak putusan dibacakan. Meskipun Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi menganjurkan, agar Shanto menerima hasil kesepakatan Perusahaan dengan kedua serikat pekerja, namun Ade yakin gugatannya akan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung.

“Perusahaan tutup dengan alasan rugi berturut-turut. Salah satu karyawan ter-PHK dan PSP atau PUK mau mengadakan surat perjanjian atau kesepakatan tapi tanpa persetujuan dari anggota kami,” terang Ade, Rabu (18/12/2019). Shanto mengaku dirinya berhak diberikan uang pesangon sebesar 18 bulan upah, uang penghargaan masa kerja sebanyak 10 bulan upah dan ditambah uang penggantian hak yang besarannya dikalikan 15% dari perhitungan uang pesangon serta uang penghargaan masa kerja.

Seperti telah diberitakan, PT. Shinta Budhrani Industries telah lebih dahulu digugat oleh Labahari dan Ali Imran ke PHI Bandung. Dalam putusannya pada 2 Oktober 2019 lalu, Perusahaan diwajibkan untuk membayar uang kompensasi pesangon kepada keduanya sebesar Rp152 juta. Bahkan Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Suwanto itu, menyebut perjanjian bersama yang dibuat oleh SPN dan ISBI bersama Perusahaan, bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan karena besaran pesangon yang disepakati hanya 70% dari jumlah satu kali ketentuan undang-undang.

Dengan telah adanya putusan PHI Bandung yang mewajibkan PT. Shinta Budhrani Industries membayarkan sejumlah uang kepada Labahari dan Ali Imran, maka apabila Majelis Hakim yang juga kembali diketuai oleh Hakim Suwanto, menjatuhkan putusan yang menghukum Perusahaan membayar uang pesangon kepada Shanto, maka syarat utang dalam Undang-Undang Kepailitan menjadi terpenuhi. Sehingga Perusahaan dapat diajukan pailit/kebangkrutan ke Pengadilan Niaga.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of