Selasa, 2 Juni 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
2.812

Kontrak Kerja di PT. Indonesia Epson Industry Dinilai Banyak Langgar Undang-Undang

Bandung, BuruhOnline.com – Ditengarai telah melanggar ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, Muhamad Ismail dan kawan-kawan (10 orang) meminta Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, untuk menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) yang diberlakukan PT. Indonesia Epson Industry berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (tetap).

Menurut Ismail melalui kuasa hukumnya, Abdul Bais mengatakan, perjanjian kerja yang dibuat diantaranya tidak diperuntukkan untuk pekerjaan yang jenis dan sifat kegiatannya bersifat tetap. “Isi tentang jenis-jenis pekerjaan apa yang boleh dipekerjakan. Nah itu kita ungkap juga (di persidangan). Nah juga tentang pencatatan, apakah Perusahaan melakukan pencatatan? Ada lagi tentang komposisi? Komposisi Pekerja di Perusahaan itu bagaimana? Ternyata diketahui komposisi Pekerja kontrak itu lebih banyak dari pada Pekerja permanennya,” tandasnya, Rabu (4/12/2019).

Kewajiban pengusaha untuk mencatatkan setiap perjanjian kontrak yang dibuatnya dengan pekerja ke Disnaker, telah dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-XVI/2018. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah mengatakan, Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 termasuk Penjelasannya, telah menjadi dasar yang cukup bahwa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) wajib dicatatkan dan dicatatkannya PKWT sampai dengan batas waktu yang ditentukan, yaitu 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan, demi hukum berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

Menurut Mahkamah, meskipun dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU 13/2003 tidak menyebutkan kewajiban pengusaha untuk mencatatkan setiap perjanjian kerja kontrak ke Disnaker sebagai instansi yang bertanggung-jawab dibidang ketenagakerjaan, namun syarat tersebut termuat dalam Pasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004, yang mewajibkan setiap pengusaha untuk mencatatkan perjanjian kontrak yang telah dibuat selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak ditanda-tangani. Sehingga, haruslah juga mengikat sebagai syarat dengan akibat hukum berubahnya demi hukum perjanjian kontrak menjadi perjanjian dengan status pekerja tetap.

Sebelumnya, Ismail sudah mengajukan gugatan, agar Pengadilan menyatakan perjanjian kerja kontrak yang dibuat bersama dengan PT. Indonesia Epson Industry melanggar hukum. Demikian salah satu petitum gugatan Muhammad Ismail dan kawan-kawan yang teregister dalam Perkara Nomor 78/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg itu. Namun gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Yuswardi. Kini kali kedua, Ismail dan kawan-kawan mengajukan gugatan ke PHI Bandung.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of