Rabu, 29 Januari 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
312

Mutasi Ditolak Karena Tak Diberi Fasilitas Tempat Tinggal

Bandung, BuruhOnline.com – Wafda Mufti mengaku tidak keberatan jika hendak dimutasikan, asal dirinya diberikan fasilitas tempat tinggal dan penyesuaian upah dipenuhi. Namun karena PT. Cartenz Technology tidak memenuhi syarat atas penempatan pekerjaan Wafda ditempat yang baru, maka ia tidak dapat menjalankan mutasi Perusahaan, dan mengajukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial ke Dinas Tenaga Kerja.

Akan tetapi, lanjut Wafda, pada saat proses penyelesaian di Disnaker sedang terjadi, dirinya kemudian dianggap oleh Perusahaan telah mengundurkan diri. “Mereka menganggap saya mangkir kerja selama lima hari karena tidak ada di Jakarta. Intinya tidak berada di Jakarta karena dimutasikan dari mereka. Sebenarnya-kan sudah dari lama sudah mengajukan ke Disnaker, karena menolak mutasi tersebut karena permintaan saya untuk masalah tempat tinggal dan kenaikan gaji juga tidak dikabulkan,” tutur Wafda, Rabu (4/12/2019).

Karena tidak mencapai penyelesaian, lalu Disnaker menganjurkan agar PT. Cartenx Technology memberikan uang kompensasi pesangon satu kali ketentuan undang-undang. Terhadap anjuran tersebut, karena Perusahaan tak kunjung menjalankannya maka Wafda mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung.

Namun Perusahaan mengajukan keberatan atas gugatan Wafda yang diajukan melalui PHI Bandung. Sebab menurut Perusahaan, kedudukan kantor pusatnya adalah di Jakarta, sehingga PHI yang berwenang adalah PHI Jakarta Pusat. Atas keberatan tersebut, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Yuswardi memutuskan untuk menolak keberatan Perusahaan dan melanjutkan persidangan selanjutnya, yakni dengan agenda bukti surat dari Pekerja. “Tadi hasil putusan selanya adalah menolak eksepsinya Tergugat dan tetap melanjutkan proses persidangan di PHI Bandung,” ujar Wafda.

Dalam surat gugatan yang diregister dengan Perkara Nomor 214/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg itu, Wafda menuntut pembayaran uang pesangon, uang penggantian hak, tunjangan hari raya tahun 2019, dan upah selama tidak dipekerjakan sejak Mei 2019. Wafda juga meminta agar mewajibkan Perusahaan menerbitkan surat keterangan kerja (vacklaring).

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of