Rabu, 29 Januari 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
456

Omnibus Law Jadi Sorotan di 2020, Pemerintah Perlu Perhatikan Tiga Hal Ini

Jakarta, BuruhOnline.com – Mungkinkah tercegah? Itu menjadi pertanyaan serius bagi pergerakan kaum buruh dalam menolak rencana Pemerintah mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada awal masa sidang tahunan pertama di Januari 2020 mendatang. Peran serta kaum buruh, mungkin tak hanya berada diluar arena legislasi seperti melakukan demonstrasi, tetapi juga turut mengawal bagian dari RUU yang akan merevisi puluhan undang-undang yang sedang berlaku itu.

Dalam naskah RUU Cipta Lapangan Kerja, ada sebanyak 21 pasal menyoal ketenagakerjaan. Diantaranya berkaitan dengan pengaturan tenaga kerja asing, penyerahan pelaksanaan pekerjaan (outsourcing), pengupahan, alasan-alasan pemutusan hubungan kerja, dan besaran uang pesangon. Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menyoroti tiga hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemerintah.

Menurutnya, pengaturan tenaga kerja asing harus dipertimbangkan kembali agar tidak mengorbankan tenaga kerja lokal. “Pemerintah harus menempatkan pekerja kita sebagai subyek UU Cilaka bukan sebagai obyek yang akan dikorbankan. Pemerintah harus memastikan lapangan kerja yang akan dibuka untuk sebesar-besarnya bagi pekerja kita,” sebutnya, Selasa (31/12/2019).

Timboel juga menilai, adanya keinginan yang besar dalam mengatur skema upah perjam dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang diaminkan oleh Pemerintah, tidaklah untuk diberlakukan bagi pekerja yang jenis pekerjaan dan sifatnya berkesinambungan atau tetap. “Upah per jam bisa diterapkan untuk jenis pekerjaan yang sifatnya sementara dalam waktu tidak lama,” tandasnya.

Sedangkan terhadap adanya rencana pengaturan penggantian pesangon melalui mekanisme unemployment benefit, dipandang tidak juga dapat memastikan kelanjutan kerja pekerja selanjutnya. Langkah yang tepat, menurut Timboel, mengintegrasikan uang pesangon sebagai kompensasi pemutusan hubungan kerja ke dalam program jaminan sosial yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).

“Dengan adanya pesangon yang akan dibayarkan oleh BPJamsostek, maka pekerja yang ter-PHK punya dua pilihan, yaitu bisa mencari kerja lagi dengan menggunakan pesangonnya sebagai tumpuan biaya hidupnya, atau pekerja yang ter-PHK bisa menggunakan pesangonnya untuk modal berwiraswasta. Dengan berwiraswasta maka pekerja tersebut akan ikut membuka lapangan kerja,” tambah Timboel.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of