Selasa, 2 Juni 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
507

Pengadilan Dituntut Nyatakan Anjuran Disnaker Surabaya Tidak Dapat Diterima

Surabaya, BuruhOnline.com – Dianggap keliru dalam menghitung besaran uang pesangon, Novia Praulina dan kawan-kawan (15 orang) meminta Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyatakan surat anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, tidak dapat diterima. Diwakili kuasa hukumnya, Choirul Subeki menuturkan adanya tindakan PT. Bangunan Jaya Cemerlang yang tidak membayar upah Novia selama tiga bulan berturut-turut.

Atas tindakan tersebut-lah, Novia meminta hubungan kerjanya dinyatakan berakhir terhitung sejak 30 April 2019. “Ini berlatar belakang dari kewajiban Pengusaha, tidak membayarkan gaji atau upah sesuai ketentuan Pasal 90 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu harus (membayar) minimal UMK setempat,” ujar Choirul.

Terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Jan Manoppo, Senin (9/12/2019) mengabulkan gugatan Novia untuk sebagian. Dalam Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby, PT. Bangunan Jaya Cermelang dihukum untuk membayar besaran uang kompensasi pengakhiran hubungan kerja, dan upah selama tidak dipekerjakan.

Menurut Choirul, tuntutan yang tidak dikabulkan oleh Pengadilan berupa upah lembur dan kekurangan upah. Namun ia merasa puas atas putusan tersebut. “Bagi kami puas-lah. Karena dengan adanya kekuatan hukum yang mendasari perkara ini sudah nampak,” tandasnya.

Sebagai informasi, Novia dan kawan-kawan mendaftarkan gugatannya pada 18 Juni 2019 lalu. Namun selama persidangan yang digelar sebanyak 11 kali tersebut, pihak Perusahaan hanya hadir satu kali. Akan tetapi karena tidak membawa surat kuasa untuk dapat mewakili PT. Bangunan Jaya Cemerlang, akhirnya sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Perusahaan.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of