Jumat, 29 Mei 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
1.565

Skorsing Tanpa Upah, Pengadilan Hukum PT. Makmur Artha Sejahtera

Bandung, BuruhOnline.com – Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Suwanto, memerintahkan PT. Makmur Artha Sejahtera untuk membayar secara tunai dan sekaligus, berupa upah selama menjatuhkan skorsing (pemberhentian sementara) kepada Rama sejak 27 Nopember 2018. Dalam putusan sela yang dibacakan pad 20 Nopember lalu itu, Perusahaan diperintahkan untuk melaksanakan kewajibannya tersebut, paling lambat 14 hari sejak putusan sela dibacakan.

Demikian dituturkan Anggy Restuna, Rabu (2/12/2019) selaku salah seorang kuasa hukum Rama dari Serikat Pekerja FSPS (Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa). “Walaupun hanya dikabul sebagian, tetapi Alhamdulillah kita masih dimenangkan oleh Majelis Hakim, yaitu Tergugat dihukum untuk membayar uang upah atas skorsing,” ujarnya usai menghadiri persidangan yang digelar diruang sidang Wirjono Prodjodikoro, gedung Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung.

Dalam sidang lanjutan yang beragendakan penyerahan bukti surat dari Pekerja, Anggy mengaku telah menyerahkan delapan bukti yang diantaranya surat pernyataan tidak pernah menerima surat-surat dari Perusahaan, risalah mediasi, dan juga Surat Keputusan Gubernur tahun 2018. Bukti tersebut ia ajukan, salah satunya adalah untuk membuktikan besaran upah yang diterima Rama menggunakan dasar upah minimum tahun 2013. “SK Gubernur tahun 2018, karena si-Penggugat ini dari awal masuk sampai dengan tahun 2018 kemarin hanya dibayar UMK tahun 2013,” terang Anggy.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, Rama yang kesehariannya bekerja pada bagian kebersihan, tak terima dijatuhi skorsing tanpa pemberian upah. Pasalnya, Rama dianggap oleh PT. Makmur Artha Sejahtera telah diberikan peringatan terakhir. Dengan adanya skorsing sebagai salah satu tindakan Pengusaha yang melarang Pekerjanya bekerja, maka Perusahaan harus tetap membayar upahnya.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of