Selasa, 2 Juni 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
562

Surat Pemecatan Jadi Dasar PHK, Gubernur Anies Anggap Tidak Ada Kaitannya

Jakarta, BuruhOnline.com – Sidang lanjutan dalam perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Rahmat dengan Pengelola Komplek Perumahan, yang juga sebagai Pengurus Rukun Warga (RW) kembali digelar oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang yang beragendakan replik tersebut, Rahmat tetap mendasarkan gugatannya pada surat pemberhentian yang diberikan kepadanya.

Menurutnya, pihak pengelola harus terlebih dahulu membuktikan tuduhan bahwa dirinya telah melakukan pelanggaran. “Karena saya (dituduh) melakukan pelanggaran. Nah pelanggarannya itu secara logikanya harus dibuktikan,” ujar Rahmat usai menghadiri persidangan, Senin (16/12/2019).

Ia mengatakan, pihak pengelola dalam jawaban gugatannya menganggap Rahmat telah melakukan pelanggaran, sehingga akhirnya diputuskan hubungan kerja. Pihak pengelola yang mempekerjakan pekerja sebanyak 30 orang itu juga bersikukuh, bahwa dasar hukum pihaknya yakni menggunakan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 168 Tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Akan tetapi, ditambahkan Rahmat, ia telah berkonsultasi dengan Gubernur Anies Baswedan atas permasalahan yang dirinya hadapi. “Saya menanyakan langsung dengan Bapak Gubernur, Bapak Anies. Jawabannya beliau, tidak ada berkaitan (dengan Pergub). Tetapi dalam hal ini, beliau sendiri tidak memberikan keterangan secara lengkap,” terangnya.

Seperti telah diberitakan, Rahmat mengaku dipekerjakan sebagai tenaga pengamanan sejak tahun 1996. Namun pada tahun 2008, ia diberikan surat pemberhentian tanpa adanya pembayaran uang kompensasi pesangon. Atas hal tersebut, Rahmat melalui PHI Jakarta Pusat, meminta agar dirinya dinyatakan berhak untuk menerima uang pesangon dengan masa kerja selama lebih dari 12 tahun.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of