Jumat, 5 Juni 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
712

Belum Ada Putusan Pengadilan Pidana, Kesalahan Berat Jadi Alasan PHK Sepihak

Bandung, BuruhOnline.com – Palti Manulang selaku kuasa hukum Pekerja, meminta Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Wasdi Permana untuk menyatakan tidak sah pemutusan hubungan kerja secara sepihak, yang dilakukan oleh PT. Se Min Metal Indonesia sejak Oktober 2018 lalu. Menurut Manulang, alasan Perusahaan memberhentikan Pekerja dengan alasan adanya dugaan kesalahan berat, tidak terbukti di persidangan.

“Pada saat jawaban, mereka bilang, bahwa prinsipal kita melakukan penggelapan sehingga merugikan Perusahaan sampai lima ratus juta. Padahal dalam persidangan, itu tidak terbukti,” ujar Manurung, Senin (6/1/2020) yang disampaikan usai menghadiri persidangan yang digelar diruang sidang Kusuma Atmadja, gedung Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung.

Ia menambahkan, pihaknya telah menyampaikan bukti surat pada persidangan sebelumnya. Diantara bukti yang telah diserahkannya itu, ada surat pengangkatan sebagai senior manajer dan penetapan besaran upah yang diterima Pekerja. “Pada intinya, bukti-bukti yang kita ajukan semua menguatkan. Termasuk dari pengangkatannya sebagai senior manajer,” jelasnya.

Tak hanya bukti surat, Manulang telah menghadirkan dua orang saksi yang salah seorangnya adalah mantan HRD di PT. Se Min Metal Indonesia. Dikatakannya, pihak Perusahaan juga menghadirkan saksi, yaitu HRD Perusahaan yang sekarang dan seorang sopir. “Tergugat sendiri menghadirkan saksi dua orang, HRD yang baru sekarang maupun sopir (driver) Perusahaan tidak mengerti apa-apa,” tuturnya.

Sebab, lanjut Maulang, saksi yang dihadirkan Perusahaan baru bekerja setelah kejadian pemutusan hubungan kerja pada bulan Oktober tersebut. “Karena saksi yang dihadirkan itu, baru bekerja di bulan Januari 2019. Sementara perkara ini sudah muncul di bulan Oktober 2018,” tegasnya.

Dalam surat gugatannya yang diregisterasi dalam Perkara Nomor 261/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg itu, Manulang meminta Majelis Hakim PHI Bandung, untuk menetapkan besaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak, beserta upah selama tidak dipekerjakan sejak Oktober 2018, yang seluruhnya berjumlah Rp406,5 juta.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of