Minggu, 5 April 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
2.153

Dianggap Formalitas, Perwakilan Buruh ‘Walk Out’ Bahas Omnibus Law di Kemnaker

Jakarta, BuruhOnline.com – Sejumlah pengurus serikat pekerja tingkat nasional yang hadir dalam gelaran rapat dengar pendapat, yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan, memilih walk-out daripada melanjutkan pembahasan sejumlah aturan perubahan undang-undang terkait ketenagakerjaan yang akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemerintah dinilai hanya ingin memenuhi syarat formal pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja, yang tanpa mengedepankan usulan dan masukan dari serikat pekerja.

“Dia (Perwakilan Pemerintah) tidak menjawab. Justru malah menjawab, dia akan keluar dari forum. Dia mau meninggalkan forum karena ada panggilan,” demikian dikatakan Ilhamsyah selaku Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Rabu (29/1/2020) sesaat setelah ia meninggalkan lokasi rapat di ruang Tridharma, gedung Kemnaker, Jakarta. Dirinya tidak sepakat dengan adanya anggapan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia sebagai salah satu hambatan investasi.

Sebaliknya, Ilhamsyah cukup khawatir dengan pernyataan-pernyataan yang selama ini disampaikan wakil-wakil Pemerintah mengenai Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, terhadap akan adanya pergeseran yang lebih buruk atas jaminan dan perlindungan hak-hak Pekerja. “Poin terkait upah dianggap menghambat investasi. Solusinya-kan tidak mungkin dinaikkan, pasti akan diturunkan dong upahnya,” tandasnya.

Thomas Aquino dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 menyayangkan sikap Pemerintah, yang dianggap kurang melibatkan unsur pekerja dalam menyusun draft RUU Cipta Lapangan Kerja. “Yang kami sayangkan, pembahasan itu tidak dilibatkan unsur buruh. Tetapi kemudian dipaparkan bahwa draft Omnibus Law ini sudah rampung, tinggal disetujui Presiden dan mau diserahkan kepada Ketua DPR,” ujar Thomas.

Pemerintah juga diminta untuk mengeluarkan pasal-pasal yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan di dalam RUU Cipta Lapangan Kerja. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Umum Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin (SPLEM) Arif Minardi. Menurutnya, Pemerintah tetap dapat melanjutkan pembahasan RUU tersebut, dengan meniadakan rencana perubahan aturan ketenagakerjaan. “Jadi UU 13 (Tahun 2013) itu, keluarin aja dari omnibus law. Kalau dikurangi satu (undang-undang) lagi-kan gak masalah”, tegas Arif.

Disisi lain, keinginan Pemerintah yang hendak membuka lapangan kerja seluas-luasnya, haruslah tetap mendapatkan dukungan. Saepul Tavip selaku Ketua Umum Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) menyambut baik rencana Pemerintah. Akan tetapi, upaya Pemerintah selama ini dikhawatirkan bukan pada penciptaan lapangan kerja, melainkan bermunculannya pengangguran-pengangguran baru.

“Karena dikawatirkan, omnibus law ini akan mengurangi hak-hak Pekerja yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,” katanya. Tavip menyarankan kepada Pemerintah untuk menarik kembali rencana perubahan aturan ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Lapangan Kerja. Ia juga meminta Pemerintah untuk mengubah judul RUU menjadi RUU Kemudahan Berinvestasi. “Karena pembahasannya lebih banyak bicara kemudahan bagi investasi kemudahan berusaha, maka sebaiknya judulnya jangan RUU Cipta Lapangan Kerja,” tuturnya.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of