Rabu, 29 Januari 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
303

Dimutasi Dari Bogor ke Jogjakarta, Pengadilan Hukum Perusahaan Bayar Pesangon

Bandung, BuruhOnline.com – Penolakan mutasi kerja yang dilakukan oleh Asep Suprahitna, berujung di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung. Sebab, PT. Home Center Indonesia menganggap Asep telah melakukan pelanggaran displin terhadap Peraturan Perusahaan, yang mengharuskannya untuk pindah lokasi kerja dari Cibinong, Bogor ke Jogjakarta.

“Alasan Perusahaan mem-PHK karena karyawan (dianggap) melanggar Peraturan Perusahaan dengan tindakan indisipliener menolak mutasi yang diberikan oleh Perusahaan dari awalnya bekerja di Depo Cibinong, Bogor, dipindahkan ke Jogjakarta,” ujar Andie Fachruddin selaku kuasa hukum Asep Suprahitna, Senin (6/1/2020).

Atas penolakan tersebut, Asep kemudian diberhentikan secara sepihak sejak akhir Maret 2019. Meskipun telah dimediasikan oleh Dinas Tenaga Kerja, yang menganjurkan agar Perusahaan memberikan tunjangan transport, penginapan dan lain-lain, namun anjuran tersebut tidak kunjung dijalankan. Sehingga pada 11 September 2019, Asep mendaftarkan gugatan dengan tuntutan pembayaran uang pesangon dan upah.

Terhadap tuntutan yang diajukan oleh Asep, Majelis Hakim PHI Bandung mengabulkan sebagian gugatannya. Perusahaan dinilai wajib memberikan uang pesangon atas pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap Asep Suprahitna selaku Supervisor Delivery di PT. Home Center Indonesia. “Majelis Hakim telah mengabulkan sebagian gugatan kami itu uang pesangon,” terang Andie yang didampingi Heri selaku salah seorang kuasa hukum Asep.

Menurut Andie, Perusahaan sempat keberatan dengan gugatan yang diajukan oleh pihaknya ke PHI Bandung. Seharusnya Asep mengajukan gugatan di PHI Jogjakarta dengan dalih penempatan Asep bekerja terakhir adalah di Jogjakarta. “Eksepsinya Tergugat itu ditolak, bahwa kewenangan relatifnya bukan Bandung tapi Jogja itu ditolak,” tutur Andie.

Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Hakim Wasdi Permana, PT. Home Center Indonesia dihukum untuk membayar uang pesangon dan upah selama proses pemutusan hubungan kerja. Karena tindakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan Perusahaan sejak tanggal 26 Maret 2019, batal demi hukum.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of