Sabtu, 4 Juli 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
581

Dinilai Berwatak Kolonial, FRI: Hentikan RUU Cipta Lapangan Kerja!

Jakarta, BuruhOnline.com – Rencana Pemerintah yang ingin mengubah regulasi ketenagakerjaan, dinilai hanya akan mengembalikan kondisi hubungan kerja Pekerja dengan Pengusaha seperti era kolonial Hindia Belanda. Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja diduga untuk menjamin Pengusaha membayar upah murah dan tanpa perlindungan. Bahkan para buruh juga dapat dikenakan hukuman kerja paksa, apabila melanggar aturan Pengusaha. Sebaliknya, Pemerintah seolah tidak berdaya dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi yang digelar oleh Forum Rakyat Indonesia (FRI) di gedung YLBHI, Jakarta, Jum’at (30/1/2020). Sebagai forum yang terdiri dari 40 organisasi rakyat, diantaranya KASBI, KPBI, SGBN, KSN, PPI, SINDIKASI dan lainnya itu, tidak setuju dengan rencana Pemerintah yang memasukkan cluster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Lapangan Kerja. Bahkan FRI menuding Pemerintah telah melakukan penyusunan RUU yang tertutup, tidak demokratis dan hanya melibatkan Pengusaha.

“Omnibus law itu tidak ada transparansi dan keterbukaan, apalagi akses publik. Selanjutnya tidak ada ruang demokrasi dalam menyusun rancangan undang-undang,” terang Ketua Umum KASBI Nining Elitos. Ditambahkannya, omnibus law yang sedang digagas Pemerintah, merupakan bentuk pelepasan tanggungjawab negara. Ia menegaskan, negara wajib hadir dalam menjaga sumber daya alam yang harus dikelola oleh negara, dengan melibatkan partisipasi rakyat, demi kemakmuran rakyat. “Tapi posisinya hari ini adalah bagaimana, kemudian negara seolah membuka lapangan pekerjaan tetapi semakin mendegredasikan persoalan perlindungan, penghilangan hak-hak terhadap rakyatnya,” ujarnya.

Ia mencontohkan, sistem hubungan kerja kontrak (waktu tertentu), alih daya dan upah yang dihitung berdasarkan perjam, akan semakin menjauhkan rakyat dengan tujuan konstitusi bangsa Indonesia. Nining menegaskan, bahwa tanggungjawab Pemerintah bukan hanya terletak pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga memberikan jaminan dan perlindungan atas penghidupan yang layak bagi rakyatnya.

“Pemerintah, hentikan omnibus law! Hentikan rancangan undang-undang cipta lapangan kerja, itu bukan solusi bagi rakyat Indonesia,” tandas Nining. Pihaknya mengharapkan Pemerintah membangun industrialisasi nasional yang kuat dan mandiri, serta dapat dengan mudah dikontrol oleh rakyat, tambahnya.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of