Minggu, 31 Mei 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
1.946

Jelang Omnibus Law, Kemnaker Ubah Aturan Pengawasan Ketenagakerjaan

Jakarta, BuruhOnline.com – Diantara hiruk pikuk rencana Pemerintah yang hendak mengusulkan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja, yang akan berdampak pada perubahan beberapa bagian pasal di sejumlah undang-undang (omnibus law). Pada 10 Januari lalu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengubah beberapa pasal pengaturan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan.

Setidaknya ada tujuh bagian pasal atau ayat dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 yang diubah. Diantaranya tahapan represif yustisial yang meliputi upaya paksa melalui lembaga pengadilan terhadap norma ketenagakerjaan yang tidak dipenuhi oleh Pengusaha.

Dengan keberadaan Pasal 9A ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020, maka upaya paksa tidak hanya terhadap dugaan tindak pidana, melainkan juga terhadap norma ketenagakerjaan yang tidak dipenuhi. Dalam aturan sebelumnya, tahapan tersebut hanya diperuntukkan terhadap proses penyidikan (tindak pidananya saja).

Pemberlakuan ketentuan dimaksud, membuka kebolehan adanya penuntutan yang tidak hanya pada sanksi pidananya, tetapi juga tuntutan ganti rugi atas dilanggarnya norma ketenagakerjaan, seperti kekurangan pembayaran upah minimum, upah lembur, atau iuran jaminan sosial. Penggabungan ganti rugi akibat tindak pidana telah diatur dalam Bab XIII Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Bahkan pada aturan baru tersebut, terhadap pelanggaran norma ketenagakerjaan tertentu dapat secara langsung dilakukan tanpa harus melalui tahapan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan. Yakni diantaranya pelanggaran norma ketenagakerjaan berupa kecelakaan kerja yang menyebabkan korban meninggal dunia atau cacat, adanya pekerja anak, penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), atau pelanggaran yang menjadi perhatian masyarakat luas.

Upaya yang dilakukan pegawai pengawas yaitu dengan memerintahkan pengusaha untuk memastikan dipenuhinya hak pekerja, menghentikan pekerja anak, dan mengeluarkan TKA dari lokasi kerja untuk diserahkan kepada pihak imigrasi.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of