Rabu, 29 Januari 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
420

Pengadilan Hubungan Industrial Nyatakan Tidak Terima Gugatan Terhadap Pegawai Pengawas

Bandung, BuruhOnline.com – “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima,” ujar Hakim Wasdi Permana selaku Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, saat membacakan amar putusan dalam perkara Nomor 248/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg, Senin (6/1/2020). Tak hanya terkait cacat formilnya surat kuasa yang mewakili CV. IBR Sukses Selalu sebagai pihak Penggugat, tetapi juga mengenai kewenangan PHI Bandung.

Dikatakan Joao de Araujo selaku Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi Jawa Barat, terhadap penetapan perhitungan upah lembur merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh Perusahaan. Ia juga mengatakan, seharusnya keberatan terhadap Nota Penetapan yang diterbitkan oleh Pegawai Pengawas, tidak digugat di Pengadilan Hubungan Industrial.

“Dari sisi UPTD, udah jelas. Kalau terkait dengan perhitungan dan penetapan upah karyawan, maka tentunya, kalau yang bersangkutan atau Penggugat mau menggugat kami, tidak pada Pengadilan Hubungan Industrial, tetapi pada PTUN,” tutur Joao usai persidangan. Ia mengaku pertimbangan hukum Majelis Hakim telah tepat, dan sebaiknya Perusahaan membayarkan hak-hak Hanif Timur Winarta selaku Pekerja sekaligus pihak yang juga turut digugat oleh CV. IBR Sukses Selalu.

Menurut Hanif, gugatan yang diajukan oleh Perusahaan memang selayaknya tidak diterima oleh PHI Bandung. Sebab, lanjutnya, yang dipermasalahkan oleh Perusahaan terkait dengan penerbitan surat penetapan Pegawai Pengawas tentang kekurangan upah lembur yang harus dibayarkan Perusahaan. “Sejak awal, sudah gak layak gugat saya. Karena memang yang dipermasalahkan itu, ketidak-terimaan Penggugat terhadap surat penetapan Wasnaker,” jelasnya.

Hanif yang tanpa didampingi kuasa hukum, bersyukur atas amar putusan yang tidak dapat menerima gugatan CV. IBR Sukses Selalu. Selain itu, tambahnya, terhadap penetapan pembayaran kekurangan upah lembur merupakan hak normatif, yang harus dijalankan oleh Perusahaan.

Sedangkan terhadap kemungkinan adanya upaya hukum lain yang akan dilakukan Perusahaan, Hanif mengatakan pihaknya siap menghadapi hal tersebut, hingga hak-hak karyawan dijalankan. “Terserah Perusahaan akan melakukan langkah apapun, saya sudah siap!,” tegas Hanif.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of