Selasa, 2 Juni 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
359

Terbukti Ada Surat PHK, Pengadilan Lanjutkan Kasus Tenaga Pengamanan

Jakarta, BuruhOnline.com – Hakim Taryan Setiawan menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berwenang memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh Rahmat selaku tenaga pengamanan yang dipekerjakan oleh pengelola komplek sekaligus pengurus Rukun Warga (RW). Dikatakan Rahmat, yang menjadi dasar bagi Pengadilan untuk melanjutkan pemeriksaan gugatan, karena adanya bukti surat pemberhentian.

“Karena berdasarkan surat pemutusan hubungan kerja yang jadi pedoman,” ujar Rahmat, Senin (13/1/2020) usai persidangan pembacaan putusan sela dalam perkara yang teregisterasi dengan Nomor 356/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst. Sebelumnya, Rahmat telah menyampaikan 20 bukti surat. Diantaranya ajakan musyawarah yang telah dilakukan di lembaga bantuan hukum maupun instansi pemerintahan yang terkait.

Pengelola komplek, menurut Rahmat, bersikukuh pada peraturan gubernur yang mengatur pedoman rukun warga. Sehingga gugatannya bukanlah objek yang dapat diajukan di PHI Jakarta Pusat. “Dia telah mempekerjakan Penggugat dari tahun 1996 sampai tahun 2008, tanpa ada memberikan SP satu SP dua, itu-kan harus dilalui,” terang Rahmat.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, Rahmat mengaku dipekerjakan sebagai tenaga pengamanan, lalu ia diberikan surat pemberhentian tanpa adanya pembayaran uang kompensasi pesangon. Atas hal tersebut, Rahmat melalui PHI Jakarta Pusat, meminta agar dirinya dinyatakan berhak untuk menerima uang pesangon dengan masa kerja selama lebih dari 12 tahun.

Ia juga telah berupaya untuk meminta bantuan lurah, camat, walikota bahkan hingga Gubernur Anies Baswedan, untuk memfasilitasi pertemuannya dengan pengelola komplek perumahan yang juga pengurus RW yang memberhentikannya, namun tidak berhasil. Sebelum ke PHI, Rahmat terlebih dahulu mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Karena obyek gugatannya merupakan perselisihan hubungan industrial, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur hingga Mahkamah Agung, menolak gugatan Rahmat.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of