Jumat, 5 Juni 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
485

Ada Dua SPMI, Pengusaha Ajukan Bantahan di Pengadilan

Jakarta, BuruhOnline.com – PT. Prima Indah Lestari membantah keberadaan Serikat Pekerja SPMI, yang didirikan di lokasi pabrik Jakarta. Sebab serikat pekerja itu, telah lebih dahulu berdiri di lokasi pabrik Cikande, Serang. Sehingga, Perusahaan menilai keberadaan SPMI di pabrik Jakarta, tidak dibutuhkan lagi. “Perusahaan tersebut belum mengakui keberadaan organisasi SPMI di Jakarta Barat. Kenapa? Karena dia menganggap sudah ada SPMI yang di Cikande,” tutur Samsuri, Senin (3/2/2020) selaku kuasa hukum Sahrudin dan kawan-kawan (9 orang).

Ia mengatakan, Perusahaan yang memiliki lokasi kerja di Jakarta Barat, Tangerang dan Serang itu, menggunakan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Dalam ketentuan tersebut, dinyatakan: Nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang akan diberitahukan tidak boleh sama dengan nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat terlebih dahulu.

Terhadap jawaban Perusahaan, Samsuri membantahnya. Dikatakannya, pendirian SPMI di pabrik Jakarta merupakan bagian dari penjenjangan organisasi pada tingkat wilayah, bukan pada tingkat pusat. “Keberadaan SPMI ini-kan per-wilayah. Tapi dia menganggap keberadaan SPMI dianggap sama,” ujarnya usai menghadiri persidangan yang digelar di ruang sidang Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Kita menganggap, setiap SPMI yang beda di wilayah, itu wajib dicatatkan. Di Cikande sudah turun pencatatannya, kemudian di Jakarta Barat sudah turun pencatatannya. Loh, Pemerintah sudah mengakui keberadaan kita, tapi dia (Perusahaan) masih tetep mempermasalahkan,” tambah Samsuri.

Selain itu, Perusahaan juga berkeberatan dengan pelaksanaan pembayaran upah sektoral yang belum disepakati antar asosiasi. Akan tetapi, Samsuri dengan tegas membantahnya. “Sebetulnya, kenapa kalau belum sepakat, Gubernur membuat tanda tangan upah sektoral? Aneh-kan?,” tandasnya.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, Sahrudin dan kawan-kawan, tidak pernah menyangka jika mogok kerja yang dilakukannya akan berakhir dengan pemutusan hubungan kerja. Sebab dalam tuntutannya, ia meminta PT. Prima Indah Lestari untuk menerapkan ketentuan besaran upah minimum yang berlaku di Jakarta, dan membayarkan kekurangannya sejak tahun 2018. Dikatakan kuasa hukumnya, Samsuri menjelaskan, adanya upaya untuk menghambat aktifitas serikat pekerja yang baru terbentuk di Perusahaan itu.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of