Sabtu, 4 April 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
689

Beredar Nama Sepuluh Serikat Pekerja Pembahas RUU Cipta Kerja, Siapa Mereka?

Jakarta, BuruhOnline.com – Sejak resmi diserahkan Pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 12 Februari lalu, Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja mendapatkan tentangan dan penolakan dari berbagai kelompok serikat pekerja. Bahkan akhir-akhir ini, muncul beberapa spanduk dan gerakan kelompok lain yang pro terhadap pembahasan rancangan undang-undang yang dikualifikasikan sebagai omnibus law itu.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menetapkan Tim Koordinasi Pembahasan dan Konsultasi Publik Substansi Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja. Dalam surat keputusan bertanggal 7 Februari 2020 tersebut, Pemerintah juga menetapkan 14 (empat belas) konfederasi serikat pekerja yang ditunjuk sebagai perwakilan anggota Tim dalam pembahasan RUU Cipta Kerja.

Penetapan sejumlah serikat pekerja itu, mendapatkan bantahan keras dari salah satu pimpinan Konfederasi KASBI (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia) Nining Elitos. Ia menolak jika organisasi yang dipimpinnya itu, tiba-tiba tanpa terlebih dahulu berkoordinasi, ditetapkan sebagai anggota Tim Pembahas RUU Cipta Kerja. Selain itu, Nining menyatakan pihaknya sejak dari awal sudah menolak klaster ketenagakerjaan dimasukan dalam RUU Cipta Kerja.

Berdasarkan Keputusan Nomor 121 Tahun 2020, yang telah ditetapkan oleh Menteri Perekonomian Airlangga Hartanto tersebut, setidaknya kini terdapat 10 (sepuluh) serikat pekerja yang telah terdaftar sebagai pembahas RUU Cipta Kerja di DPR. Berikut daftar nama dan kelompok bahasan.

14 pasal dalam Bab Hubungan Kerja dan Waktu Kerja pada RUU Cipta Kerja, beranggotakan tim yang terdiri dari KSPN , FSP KEP SPSI, FSP BUN, FSP KAHUTINDO, dan KSP BUMN. Sedangkan sebanyak 22 pasal terkait Bab Pengupahan akan dibahas bersama dengan KSPSI, KSPN, FSP KEP KSPSI, FSP BUN, dan SPN. Bab Pemutusan Hubungan Kerja yang terdiri dari 26 pasal diantaranya beranggotakan tim yang berasal dari SPN, KSPSI, KSBSI, KSARBUMUSI, dan KSPSI.

Untuk Bab jaminan sosial berupa Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebagai salah satu jaminan yang diusulkan dari yang semula hanya jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian, beranggotakan KSBSI, KSP BUMN, (K)SBSI, K SARBUMUSI, dan FSP LEM SPSI. Pasal lainnya terkait dengan tenaga kerja asing sebanyak 8 pasal, secara bersama-sama akan dibahas oleh FSP LEM SPSI, (K)SBSI, FSP KAHUTINDO, dan KSPSI.

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] telah diberitakan sebelumnya, KSBSI direncanakan akan turut membahas pasal-pasal pemutusan hubungan kerja dalam draft RUU Cipta Kerja, yang terdiri […]