Kamis, 2 Juli 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
633

Bertentangan dengan Nilai-Nilai UUD 1945, Serikat Ini Mundur Bahas RUU Cipta Kerja

Jakarta, BuruhOnline.com – Meskipun telah ditetapkan sebagai salahsatu anggota Tim Pembahasan dan Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 7 Februari 2020 lalu. Namun akhirnya, Federasi Serikat Pekerja (FSP) Kimia Energi dan Pertambangan (KEP) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), menyampaikan surat keberatannya ke Presiden Joko Widodo, dan sekaligus menyatakan mundur dari anggota Tim yang berasal dari unsur serikat pekerja.

Surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum FSPKEP SPSI R. Abdullah bertanggal 17 Februari 2020 itu, mendasarkan keputusannya pada potensi terjadinya penurunan nilai-nilai kesejahteraan, perlindungan dan penurunan nilai kebebasan berserikat sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila RUU Cipta Kerja diberlakukan.

Kendati berterima kasih atas penetapan FSP KEP SPSI sebagai anggota Tim, tetapi pihaknya setelah melakukan rapat internal pada 15 Februari lalu, akhirnya secara tegas menyatakan keluar dari keanggotaan Tim Pembahasan dan Konsultasi Publik RUU Cipta Kerja. Sebelumnya, FSP KEP SPSI ditetapkan sebagai anggota Tim yang akan membahas 14 pasal berkaitan dengan hubungan kerja dan waktu kerja, serta 22 pasal yang mengatur pengupahan dalam RUU Cipta Kerja.

Pihaknya juga menduga, keberadaan Tim tidak akan memberikan perubahan apapun terhadap draft RUU Cipta kerja yang telah diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak 12 Februari lalu. FSP KEP SPSI menilai, kewenangan perubahan draft RUU Cipta Kerja telah beralih merupakan wewenang DPR.

Sebelumnya, penetapan sejumlah serikat pekerja sebagai anggota Tim telah mendapatkan bantahan keras dari salah satu pimpinan Konfederasi KASBI (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia) Nining Elitos. Ia menolak jika organisasi yang dipimpinnya itu, tiba-tiba tanpa terlebih dahulu berkoordinasi, ditetapkan sebagai anggota Tim Pembahas RUU Cipta Kerja. Selain itu, Nining menyatakan pihaknya sejak dari awal sudah menolak klaster ketenagakerjaan dimasukan dalam RUU Cipta Kerja.

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
trackback

[…] Sebelumnya, FSP KEP SPSI telah lebih dahulu menyatakan mundur dari Tim yang ditetapkan Airlangga. Melalui Ketua Umumnya R Abdullah, FSP KEP SPSI menganggap keberadaan Tim tidak akan memberikan perubahan apapun terhadap draft RUU Cipta kerja yang telah diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak 12 Februari lalu. Sebab, kewenangan perubahan draft RUU Cipta Kerja telah beralih menjadi wewenang DPR. […]