Senin, 6 Juli 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
560

Dari Upah Ditunda Hingga Dilarang Masuk, Shinnetsko Prima Digugat Miliaran Rupiah

Jakarta, BuruhOnline.com – Berawal dari seringkalinya pembayaran upah yang dilakukan oleh PT. Shinnetsko Prima, secara tidak tepat waktu selama setengah tahun. Akhirnya membuat Juni Jusuf Lakunsing dan kawan-kawan (85 orang), mempermasalahkan hal tersebut ke Dinas Tenaga Kerja. Meski tetap dibayar, tetapi keterlambatan pembayaran upah cukup berdampak pada pemenuhan kebutuhan, serta kelangsungan hidup diri dan keluarga mereka.

“Akhirnya mereka mengajukan ke Suku Dinas Tenaga Kerja, aturan PHK efisiensi karena pihak Perusahaan ada unsur kesengajaan membayar telat gaji para karyawannya,” tutur Haris Isbandi, Kamis (27/2/2020). Selain itu, laporan para Pekerja ke Disnaker, ditanggapi negatif oleh Perusahaan. “Bahkan ketika mereka mau memasuki area kerja, mereka tidak diperbolehkan. Pintu gerbangnya ditutup oleh pihak Perusahaan melalui sekuriti dan aparat keamanan,” tambahnya.

Menurut Haris, alasan PT. Shinnetsko Prima melarang para Pekerja memasuki lingkungan Perusahaan, karena telah ada mediasi di Disnaker. “Karena (menurut) Perusahaan, masalah ini sudah dilimpahkan ke Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara. Jadi penyelesaiannya menurut Perusahaan disana saja,” jelas Haris usai menghadiri persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang beragendakan penyerahan bukti surat.

Dalam persidangan, para Pekerja telah mengajukan 41 bukti surat. Diantaranya surat pernyataan dan kesepakatan yang dibuat oleh pihak Perusahaan, terkait kebersediaannya memberikan kompensasi pesangon pada bulan Oktober 2019. “Karena sudah ada surat pernyataan dari pihak Perusahaan melarang mereka bekerja dan ada pernyataan membayar kompensasi pesangon, makanya itulah yang dituntut para karyawan,” terang Haris.

Juni Jusuf Lakunsing dan kawan-kawan, dalam gugatannya meminta agar hubungan kerjanya dinyatakan berakhir. Serta menetapkan besaran uang pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak dan upah selama tidak dipekerjakan sejak September 2019, yang seluruhnya berjumlah Rp9,4 miliar lebih. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Taryan Setiawan itu, ditunda hingga pekan depan untuk memberi kesempatan kepada para pekerja menghadirkan saksi.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of