Sabtu, 30 Mei 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
955

Kerap Diliburkan Tanpa Dibayar Upahnya, Bentuk Serikat Tapi Dibalas PHK?

Bandung, BuruhOnline.com – Alasan PT. Danbi International yang memutuskan hubungan kerja Dede Hilman dan kawan-kawan (48 orang) secara sepihak, dinilai tidak jelas dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Usai persidangan, Hilman mengungkap adanya alasan lain selain efisiensi tenaga kerja. Sebab, Perusahaan pada beberapa bulan sebelumnya, justru melakukan perekrutan tenaga kerja baru.

“Perusahaan masih menerima pegawai kontrak, malah banyak ada tiga ribu kalau nggak salah,” tutur Hilman, Rabu (5/2/2020). Ia juga menegaskan, pemberhentiannya yang terjadi sejak 31 Oktober 2019, memiliki keterkaitan dengan pendirian serikat pekerja yang dibentuknya pada 25 Agustus 2019. Pembentukan serikat pekerja yang dilakukannya, karena PT. Danbi International kerap meliburkan pekerja tanpa disertai dengan pembayaran upahnya.

“Kita membuat serikat karena kejadian di PT. Danbi itu, sering banyak aturan-aturan yang tidak jelas, seperti diliburkan tanpa dibayarkan,” ujar Hilman seusai menghadiri sidang di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung. “Setelah kami terbentuk, malah di-PHK,” tandasnya.

Ia sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan pemberhentian dirinya di Dinas Tenaga Kerja. Akan tetapi, Perusahaan bersikukuh memutuskan hubungan kerja secara sepihak, meskipun Disnaker telah menganjurkan Perusahaan untuk mempekerjakan kembali Hilman dan kawan-kawan. Dalam jawabannya, PT. Danbi International menganggap tuntutan Hilman tidak didasarkan pada ketentuan perundang-undangan.

“PHK sepihak itu batal demi hukum, karena tanpa penetapan pengadilan,” tambah Muhammad Rifki selaku pendamping Hilman dan kawan-kawan. Menurutnya, alasan efisiensi Perusahaan dalam memberhentikan ke-48 Pekerjanya yang berstatus Pekerja tetap, tidak masuk akal. “Itulah yang kami sulit mengerti, kenapa ketika Perusahaan melakukan efisiensi yang dihajar karyawan tetap dan notabene dia adalah pengurus dan anggota serikat,” tegas Rifki.

Dalam surat gugatannya, selain menuntut upah selama tidak dipekerjakan, Hilman dan kawan-kawan yang rata-rata bermasa kerja selama 10 tahun, juga meminta agar Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Suwanto menghukum Perusahaan membayar uang pesangon sebesar dua kali ketentuan undang-undang. “Petitum sendiri, bayarkan hak mereka, terutama pesangon yang kalau alasannya efisiensi, oke kita terima. Tapi bayar dua PMTK,” tambah Rifki.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of