Sabtu, 4 April 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
651

Khawatir Jebakan, KSBSI Keluar Dari Tim Pembahasan RUU Cipta Kerja

Jakarta, BuruhOnline.com – Dianggap melanggar aspek filosofis, sosiologis dan juridis, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja tidak memenuhi kriteria pembentukan perundang-undangan. Dalam keterangan persnya, RUU Cipta Kerja tidak lebih baik dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga pasal-pasal klaster ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja, haruslah ditolak.

KSBSI juga menyebut, Surat Keputusan Nomor 121 Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tentang penetapan daftar pihak-pihak pembahas RUU Cipta Kerja termasuk unsur serikat pekerja, hanya sekedar untuk melegalisasi tahapan proses yang sudah dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah. Karena seharusnya, Pemerintah harus sudah melibatkan unsur serikat pekerja pada tahapan penyusunan, agar aspirasi dan kebutuhan masyarakat terakomodir dalam RUU.

Tapi sebaliknya, Pemerintah baru melibatkan unsur serikat pekerja setelah adanya gejolak dan kekhawatiran yang mendasar dari masyarakat, khususnya kaum buruh. Pelibatan unsur serikat pekerja oleh Pemerintah yang baru ditetapkan pada 7 Februari lalu, terkesan terburu-buru tanpa sosialisasi serta proses hearing terkait penyusunan naskah akademik RUU Cipta Kerja. Lebih jauh lagi, KSBSI mengkualifikasikan tindakan Pemerintah sebagai jebakan, karena tidak dijelaskan sepanjang apa maksud dan tujuan dari penetapan Tim tersebut.

Melalui Ketua Umum KSBSI Elly Rosita Silaban, Rabu (19/2/2020) dalam pers rilisnya, menyatakan keluar dari Tim Pembahasan dan Konsultasi Publik RUU Cipta Kerja. Dan sekaligus menarik utusan KSBSI dari Tim yang dibentuk oleh Airlangga Hartanto selaku Menteri Koordinator Perekonomian.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, KSBSI direncanakan akan turut membahas pasal-pasal pemutusan hubungan kerja dalam draft RUU Cipta Kerja, yang terdiri dari 26 pasal. Aturan lain yang akan ikut dibahas oleh KSBSI adalah terkait jaminan kehilangan pekerjaan yang diusulkan menjadi salah satu bagian dari jaminan sosial.

Sebelumnya, FSP KEP SPSI telah lebih dahulu menyatakan mundur dari Tim yang ditetapkan Airlangga. Melalui Ketua Umumnya R Abdullah, FSP KEP SPSI menganggap keberadaan Tim tidak akan memberikan perubahan apapun terhadap draft RUU Cipta kerja yang telah diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak 12 Februari lalu. Sebab, kewenangan perubahan draft RUU Cipta Kerja telah beralih menjadi wewenang DPR.

Tak hanya KSBSI dan FSP KEP KSPSI yang secara tegas menolak dilibatkan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Konfederasi KASBI yang digawangi Nining Elitos juga menolak jika organisasi yang dipimpinnya itu, tiba-tiba tanpa terlebih dahulu berkoordinasi, ditetapkan sebagai anggota Tim Pembahas RUU Cipta Kerja. Selain itu, Nining menyatakan pihaknya sejak dari awal sudah menolak klaster ketenagakerjaan dimasukan dalam RUU Cipta Kerja.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of