Sabtu, 28 Maret 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
186

Pengadilan Nyatakan Berwenang Adili Perselisihan Pekerja PT. Pegadaian

Jakarta, BuruhOnline.com – Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menolak eksepsi PT. Pegadaian Persero yang keberatan dengan kewenangan mengadili atas gugatan yang diajukan oleh Elisar Hutagalung dan kawan-kawan (172 orang). Dalam amar putusan yang diucapkan Hakim M. Djoenanidie, Rabu (29/1/2020) memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perselisihan pembayaran kekurangan pembayaran uang pensiun.

“Karena putusan sela dari Tergugat ditolak, Majelis Hakim memerintahkan untuk melanjutkan persidangan,” ujar Pantas Manalu selaku kuasa hukum dari Elisar dan kawan-kawan. Terhadap putusan tersebut, Manalu mengatakan telah sesuai dengan ekspektasinya. Sedangkan dalam gugatannya, Elisar mempersoalkan kenaikan biaya telepon, air dan listrik serta tunjangan rumah tangga sebagai tunjangan tetap.

Dengan ditetapkannya keempat komponen tunjangan tersebut dalam dasar perhitungan uang pensiun, maka Elisar dan kawan-kawan menganggap PT. Pegadaian Persero memiliki kekurangan pembayaran pensiun yang wajib dibayarkan. Menurut Manalu, Perusahaan menganggap Elisar tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan.

“Eksepsi Tergugat itu menyatakan bahwa para Penggugat itu sudah tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan, karena statusnya sudah pensiun,” tandas Manalu. Ia mengaku tengah mempersiapkan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan kepentingan dari Elisar dan kawan-kawan yang berjumlah 172 Pekerja.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of