Jumat, 5 Juni 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
753

Sodorkan RUU Tandingan, Buruh Usulkan Gagasan Hubungan Industrial Gotong Royong

Jakarta, BuruhOnline.com –Tindakan Pemerintah yang mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak 12 Februari lalu, ternyata mendapatkan tanggapan beragam dari beberapa konfederasi serikat Pekerja. Sikap berbeda dengan KSPI, KSBSI, KASBI dan beberapa organisasi buruh lainnya, akhirnya diambil oleh (K)SBSI pimpinan Muchtar Pakpahan.

Dalam keterangan persnya, Rabu (26/2/2020) di Jakarta, Muchtar menyatakan pihaknya menolak sebagian RUU Cipta Kerja versi Pemerintah. Tetapi ia memutuskan untuk tetap berada di dalam Tim Pembahasan dan Konsultasi Publik yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perekonomian pada 7 Februari 2020. Menurut Muchtar, langkah itu diambil agar (K)SBSI dapat mengusulkan gagasannya mencipta Hubungan Industrial Gotong Royong.

“Saya memilih, kami di dalam. Supaya gagasan saya tadi, Hubungan Industrial Gotong Royong itu bisa masuk,” ujarnya. Muchtar mengaku, telah mendatangi seluruh fraksi yang ada di DPR dan menyerahkan draft tandingan dari RUU Cipta Kerja. Sejumlah pasal usulan Pemerintah disetujui oleh (K)SBSI. Diantaranya penghapusan pasal yang mengatur kepailitan, daluarsa tuntutan upah, dan komposisi dewan pengupahan.

Sedangkan pihaknya mengusulkan agar ada ketentuan yang mengatur besaran upah dirundingkan secara langsung antara pemberi kerja dengan serikat pekerja, keterbukaan pembukuan Perusahaan, dan pembagian keuntungan. Muchtar juga meminta aturan pemutusan hubungan kerja diubah. Dikatakannya, pemutusan hubungan kerja dapat berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan serikat pekerja, pengusaha juga dibebaskan dari kewajiban membayar pesangon apabila bangkrut dan pekerja melakukan tindak pidana.

“Pertama tentang upah, (dua) tentang hubungan kerja PHK. Lalu tiga, hak-hak sosial,” ujar Muchtar menyebutkan pasal-pasal usulan perubahan (K)SBSI. Lebih lanjut ia menekankan, pemutusan hubungan kerja karena alasan bangkrut dan force majeur diberikan tunjangan kehilangan pekerjaan, yang iurannya ditanggung penuh oleh pengusaha melalui program jaminan sosial berdasarkan prinsip asuransi sosial.

Muchtar menambahkan, Perusahaan hanya boleh memutuskan hubungan kerja dengan tiga alasan, yakni perusahaan bangkrut, pekerja melakukan kejahatan, dan adanya keadaan force majeur. Ia juga menolak skema pengupahan per-jam. “Karena nanti dengan masuknya konsep perjanjian kerja bersama kedua belah pihak, tidak ada per-jam,” tegasnya.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of