Jumat, 5 Juni 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
647

Terbukti Melakukan Pelanggaran, Pengadilan Bolehkan Akhiri Kontrak Kerja

Jakarta, BuruhOnline.com – Anton Wijaya dianggap terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan PT. Dargiss Inti Sejahtera, sehingga Hakim Duta Baskara menyatakan hubungan kerja keduanya yang diikat dengan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak), haruslah dinyatakan berakhir. Menurut Hakim Duta, Perusahaan telah memberikan pembinaan terhadap Anton, sehingga pengakhiran hubungan kerja kontrak dapat dipertimbangkan.

“Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat  terhitung sejak putusan ini diucapkan,” ujar Hakim Duta, Senin (3/2/2020) diruang sidang Oemar Seno Adji 2, gedung Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurutnya, pengakhiran hubungan kerja keduanya haruslah disertai dengan pembayaran ganti rugi. Sebab, perjanjian kontrak yang telah diperjanjikan adalah untuk waktu 12 (dua belas) bulan, dan Anton baru bekerja 2 bulan.

Akan tetapi, terhadap tuntutan Anton yang meminta penetapan besaran ganti rugi sebesar 10 (sepuluh) bulan upah, tidak dapat dipertimbangkan. Sebab, Anton telah terbukti melakukan pelanggaran, sehingga PT. Dargiss Inti Sejahtera hanya diwajibkan membayar sisa kontrak sebesar 5 (lima) bulan upah. “Karena ditemukan kesalahan tadi, sehingga hanya lima bulan yang dianjurkan oleh Hakim untuk Tergugat mengganti rugi,” ujar Jandry Luhukay selaku kuasa hukum Anton.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, Anton dinilai tak memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh istri dari salah satu Direktur Perusahaan, dan berakhir dengan tidak lagi diberikan akses masuk ke kantor. Padahal, Anton telah berusaha menjalankan kewajibannya, namun karena belum sesuai dengan ekspektasi, Anton diancam akan dikurangi upahnya sebesar 30% dan dikalungkan tulisan ‘I am Not Competent’.

Anton yang tidak lagi dapat memasuki ruang kantor Perusahaan, mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tindakan tersebut ia lakukan, karena perundingan secara musyawarah maupun mediasi di Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara, tidak mencapai kesepakatan.

Atas amar putusan tersebut, Jandry mengaku akan berkoordinasi dengan Anton Wijaya, untuk memutuskan langkah hukum selanjutnya.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of