Sabtu, 28 Maret 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
325

Upah Tidak Dibayar & Tidak Ada PHK, Tapi Operasional Diberhentikan

Jakarta, BuruhOnline.com – Terhitung sejak Oktober 2018, PT. Mars Indonesia menyatakan tidak lagi operasional serta juga tidak membayar upah Zuhdi Tantowi dan kawan-kawan (17 orang), yang merupakan para Pekerjanya dengan masa kerja puluhan tahun itu. Menurut Zuhdi, penghentian operasional Perusahaan karena ingin beralih kegiatan bisnis baru. Namun ia menyayangkan, tindakan Perusahaan yang sudah tidak lagi membayarkan hak-hak Pekerja.

Usai menghadiri persidangan, Haris Isbandi selaku kuasa hukum Zuhdi dan kawan-kawan menceritakan awal mula sebelum pengajuan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dikatakannya, PT. Mars Indonesia sudah tidak lagi membayar upah secara tepat waktu sejak awal tahun 2018. Sehingga Perusahaan memiliki kekurangan pembayaran upah kepada Zuhdi dan kawan-kawan sebanyak ratusan juta rupiah.

“Perusahaan sering melakukan penundaan pembayaran. Jadi upahnya dibayar tidak tepat waktu, tidak penuh-lah. Dan itu berlangsung lama, terakhir memberhentikan operasional,” tutur Haris, Rabu (19/2/2020). Lebih lanjut ditambahkannya, Perusahaan tidak pernah mengatakan pihaknya pailit dan juga tidak pernah memutuskan hubungan kerja Zuhdi.

“Secara sepihak, owner mengatakan menghentikan operasional Perusahaan. Tapi ketika kami mempertanyakan, apakah PHK? Tidak ada PHK,” terang Sri Suhartiningsih selaku salah seorang dari ketujuh belas Pekerja. Pada kesempatan itu, Perusahaan berjanji akan membayarkan seluruh hak-hak Pekerja. Tetapi hingga gugatan diajukan, PT. Mars Indonesia belum memenuhi janji pemberian pesangon dan upah terhutang lainnya.

Ditambahkannya Ediyana yang juga turut sebagai Penggugat, pihak Perusahaan melalui kuasa hukumnya telah melakukan beberapa kali pertemuan hingga menyepakati nilai besaran kewajiban yang akan dipenuhi Perusahaan. “Jadi setelah mediasi Disnaker itu, sebenarnya udah ada beberapa pertemuan dengan lawyer mereka. Tapi tidak ada kepastian, kita udah tawar-tawaran, udah negosiasi, kita udah setuju. Mau tanda tangan, nggak dateng,” tandasnya.

Dalam sidang perdana yang dipimpin oleh Hakim M. Djoenanidie tersebut, seharusnya beragendakan pemeriksaan identitas para pihak. Tetapi karena pihak Perusahaan tidak hadir, maka Majelis Hakim menunda sidang hingga pekan depan, untuk memberikan kesempatan waktu kepada PT. Mars Indonesia.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of