Jumat, 5 Juni 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
838

Cicil Pesangon 18 Kali Hingga Gugat Balik Pekerja Rp10 Miliar, Perusahaan Mana?

Bandung, BuruhOnline.com – Mengabdi antara sembilan hingga dua puluh lima tahun di PT. Tang Mas, Salimin dan kawan-kawan (56 orang) dapat dipastikan telah memberi kontribusi atas kemajuan Perusahaan air mineral itu. Namun, bagai hujan sehari ditengah panas setahun, semuanya lenyap dan berbalas pemberhentian secara sepihak dengan kompensasi pesangon sebesar satu kali ketentuan perundang-undangan.

Tak hanya kompensasi yang tidak sebanding itu, uang pesangon yang diharapkan dapat menjadi modal usaha setelah diberhentikan, harus dicicil sebanyak 18 kali. Salimin dan kawan-kawan tidak dapat menerima keputusan produsen air 2Tang tersebut, sehingga ia mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung.

“Beberapa orang karyawan di-PHK dengan alasan efisiensi, namun Perusahaan tersebut masih berjalan,” ujar Agus Haerudin, Rabu (11/3/2020). Ia mengatakan, Perusahaan hingga kini masih berproduksi dengan 300-an orang tenaga kerja. Sehingga pemberian uang pesangon sebesar satu kali, dianggap Agus, telah tidak sesuai dengan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Menurut Agus, pihaknya telah memberikan bukti-bukti ke hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Yuswardi, diantaranya surat pengumuman efisiensi yang diterbitkan oleh PT. Tang Mas. “Perusahaan telah memberikan surat pemberitahuan kepada (Pekerja) yang di-PHK ini, dengan judulnya itu, Pemberitahuan PHK Efisiensi Perusahaan,” terangnya.

Agus juga membantah adanya hasil audit dari akuntan publik, yang menyimpulkan adanya kerugian yang dialami PT. Tang Mas. Selain karena tidak adanya kesepakatan bersama dengan Serikat Pekerja terkait penunjukan kantor akuntan, Perusahaan hingga kini masih berproduksi. “Tetapi karena Perusahaan masih berjalan, tentunya Pasal 164 ayat (3) ini harus berlaku. Sedangkan Perusahaan berasumsi di ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 13,” tandas Agus.

Dalam dalil jawabannya, Perusahaan menilai adanya kewajiban yang harus dibayar akibat dari tindakan mogok kerja yang dilakukan Salimin dan kawan-kawan, sebelum diberhentikan pada bulan September 2019. PT. Tang Mas menggugat balik Salimin, atas alasan telah menimbulkan kerugian Perusahaan saat mogok kerja. “Dia gugat balik, rekonpensi. Terkait dengan aksi mogok kerjanya. Dia menggugat balik sekitar 10 miliar. Yang dikonversikan dengan uang PHK para Penggugat,” tuturnya.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of