Sabtu, 28 Maret 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
160

Digugat, PT. Pegadaian (Persero) Anggap Telah Beri Pesangon Pensiun Sesuai Aturan

Jakarta, BuruhOnline.com – Merasa telah memberikan uang kompensasi pesangon karena pensiun sesuai dengan aturan yang berlaku, PT. Pegadaian (Persero) meminta Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk menolak gugatan Elisar Hutagalung dan kawan-kawan (172 orang). Namun perhitungan uang pensiun yang telah dibayarkan Perusahaan, dinilai Elisar masih memiliki selisih kekurangan akibat besaran pengali pesangon tidak didasarkan pada golongan terakhir.

“Yang pasti kami mempersoalkan, bahwa perhitungan yang dilakukan Pegadaian terkait pemberian kompensasi hak-hak pensiun telah bersifat diskriminatif. Karena ada perbedaan perhitungan antara satu karyawan dengan karyawan lain yang menggunakan indeks,” ujar Pantas Manalu selaku salah seorang kuasa hukum Elisar dan kawan-kawan, Rabu (4/3/2020).

Untuk memperkuat gugatannya, Manalu mengatakan telah menyampaikan 150-an bukti surat, berupa surat keputusan pensiun dan perhitungan kompensasi PHK. Perbedaan perhitungan tersebut, berakibat pada kekurangan besaran uang pesangon yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Sehingga Elisar dan kawan-kawan, meminta Keputusan Direksi PT. Pegadaian yang dibuat tahun 2009, dinyatakan batal.

Sebelumnya, Nimrot Hutabarat selaku salah satu dari 172 Pekerja PT. Pegadaian, mengaku telah berusaha untuk menyelesaikan perbedaan penerapan besaran uang pensiun itu ke Dinas Tenaga Kerja. Ia mengatakan, seharusnya Perusahaan menerapkan pengali besaran pesangon yakni 75 kali upah, bukan 32 kali upah. “Kali indeks itu disamaratakan 75, jangan ada dibeda-bedakan begitu. Jadi kami menuntut untuk diputuskan satu perkalian saja, dengan perkalian yang tertinggi,” terang Nimrot.

Seperti telah pernah diberitakan, PHI menolak eksepsi PT. Pegadaian yang keberatan dengan kewenangan mengadili atas gugatan yang diajukan oleh Elisar dan kawan-kawan. Dalam amar putusan yang diucapkan Hakim M. Djoenanidie, Rabu (29/1/2020) itu, memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perselisihan pembayaran kekurangan pembayaran uang pensiun.

Elisar mempersoalkan kenaikan biaya telepon, air dan listrik serta tunjangan rumah tangga sebagai tunjangan tetap. Sehingga, keempat komponen tunjangan tersebut harus menjadi dasar perhitungan uang pensiun. “Eksepsi Tergugat itu menyatakan bahwa para Penggugat itu sudah tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan, karena statusnya sudah pensiun,” tandas Manalu.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of