Sabtu, 6 Juni 2020 | Saatnya Buruh Cerdas
286

Ditanya Peraturan Perusahaan, Saksi PT. AmTrust Tak Bisa Menjawab

Jakarta, BuruhOnline.com – Sidang lanjutan dalam perkara pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. AmTrust Mobile Solutions Indonesia terhadap manajernya, kembali di gelar dengan agenda mendengarkan keterangan dua orang saksi. Dihadapan Hakim M. Djoenanidie selaku Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu, Henry Manuputty sebagai kuasa hukum Pekerja mempertanyakan ada atau tidaknya Peraturan Perusahaan yang diberlakukan di PT. AmTrust Mobile Solutions Indonesia.

“Tapi menurut kami, kami tetap juga bertanya, apakah Perusahaan ada memiliki Peraturan Perusahaan? Ternyata dia tidak bisa menjawab,” ujar Henry, Rabu (4/3/2020). Menurut Henry, keberadaan Peraturan Perusahaan menjadi penting sebagai pedoman yang mengatur tentang mekanisme pengakhiran hubungan kerja. Sebab dalam undang-undang ketenagakerjaan, pemberhentian hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dikatakan Henry, alasan Perusahaan dalam memutuskan hubungan kerja karena dianggap kualitasnya tidak baik. Anggapan tersebut, dinilainya berbanding terbalik dengan kenyataan sebenarnya, yakni pernah diberikannya bonus kerja. “Saya kira, jangan karena ada ‘hal-hal yang pribadi’ itu menjadi alasan adanya terminated Perusahaan terhadap klien saya,” tandasnya.

Seperti telah diberitakan sebelumnya,  PT. AmTrust Mobile Solutions Indonesia digugat oleh managernya sendiri di PHI Jakarta Pusat, akibat diberhentikan secara sepihak pada Desember 2018. Sebagai Manajer IT yang juga pernah mendapatkan reward pada bulan Maret 2018, Perusahaan tidak lagi memperkenankan dirinya masuk bekerja setelah diberikan peringatan tertulis.

Karena tak terima, ia melaporkan tindakan Perusahaan ke Dinas Tenaga Kerja. PT. AmTrust dinilai belum dapat memutuskan hubungan kerja dirinya sebelum ada putusan dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Henry telah berupaya untuk menyelesaikan secara musyawarah maupun melalui perantaraan Dinas Tenaga Kerja. Namun, menurutnya, Disnaker hanya menganjurkan pemberian uang pesangon yang tidak sesuai dengan tuntutan pihaknya.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of